HAIJOGJA.COM – Kabupaten Gunungkidul, yang terletak di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), telah ditetapkan sebagai proyek percontohan nasional untuk memperkuat penanganan kesehatan mental melalui Program Pembangunan Kesejahteraan Holistik (PPKH). Inisiatif ini bertujuan untuk meningkatkan upaya pencegahan bunuh diri dengan melibatkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, tenaga kesehatan, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Bupati Gunungkidul, Endah Subekti Kuntariningsih, menyatakan bahwa pembentukan Satuan Tugas (Satgas) PPKH dilatarbelakangi oleh kekhawatiran pemerintah daerah terkait dengan lima kasus bunuh diri yang tercatat di wilayah tersebut. Pemkab Gunungkidul kemudian berkoordinasi dengan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X, dan dijadwalkan untuk bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) serta jajaran kementerian dan lembaga terkait.

“Menko PMK merespons cepat dengan mengutus Deputi dan Asisten Deputi (Asdep) untuk turun langsung ke lapangan dalam waktu seminggu hingga dibentuknya Satgas PPKH,” ungkap Endah dalam keterangannya pada Rabu (28/10/2026).

Hasil dari peninjauan lapangan tersebut diharapkan dapat memperkuat penanganan kesehatan jiwa melalui koordinasi antar kementerian, lembaga, dan perguruan tinggi. Endah menambahkan bahwa akademisi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) akan berperan aktif dalam program ini, termasuk Fakultas Pertanian UGM yang akan terlibat langsung dalam kegiatan kemasyarakatan untuk meningkatkan ketahanan sosial dan harapan hidup masyarakat.

Peluncuran program ini berlangsung di Taman Budaya Gunungkidul pada Rabu (28/10/2026) dan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan Kemenko PMK, Sukadiono, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga dalam menangani masalah kesehatan mental agar intervensi yang dilakukan dapat saling melengkapi. Gunungkidul dipilih sebagai daerah perintis yang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lain yang menghadapi masalah serupa.

Program ini akan dikoordinasikan dengan kementerian dan lembaga terkait untuk memastikan bahwa intervensi yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. “Nanti insya Allah akan kita replikasi di beberapa kabupaten dengan permasalahan yang kurang lebih sama,” tambah Sukadiono.

Maria Endang Sumiwi, dari Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas Kementerian Kesehatan RI, menjelaskan bahwa PPKH akan menerapkan berbagai strategi intervensi komprehensif hingga tingkat akar rumput. Salah satu langkah yang direncanakan adalah penempatan 12 hingga 16 psikolog klinis untuk memperkuat layanan kesehatan jiwa di puskesmas-puskesmas di Gunungkidul.