HAIJOGJA.COM – Aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di depan DPRD DIY pada Rabu (28/10/2026) sore berujung ricuh. Ribuan demonstran yang sebelumnya berkumpul di Titik Nol Kilometer bergerak menuju gedung DPRD, di mana mereka mulai melemparkan petasan, kembang api, dan batu.

Massa berusaha mendobrak gerbang DPRD DIY yang telah ditutup sejak siang hari, mencoba memaksa masuk ke dalam lobi gedung. Kejadian ini membuat para wisatawan yang berada di kawasan Malioboro panik dan berlarian mencari perlindungan, bahkan beberapa di antaranya bersembunyi di masjid di sisi utara gedung.

Aparat keamanan yang telah bersiaga sejak pagi langsung mengambil tindakan untuk menghalau massa yang berusaha masuk. Ratusan polisi dikerahkan untuk menjaga keamanan di sepanjang Malioboro, salah satu ikon Kota Yogyakarta.

Akibat dari aksi pelemparan tersebut, beberapa warga dan petugas kepolisian mengalami luka-luka. Tim medis yang hadir di lokasi memberikan pertolongan kepada korban. Hingga pukul 19.30 WIB, aksi demonstrasi masih berlangsung.

Sebelumnya, ribuan peserta aksi yang terdiri dari mahasiswa, pemuda, buruh, dan masyarakat sipil menyampaikan 12 tuntutan dalam rangka peringatan tersebut. Mereka mengkritik kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Para demonstran menuntut penetapan upah berdasarkan kebutuhan hidup layak (KHL), penghentian praktik upah murah, serta jaminan pekerjaan yang layak. Mereka juga meminta penetapan upah minimum kota (UMK) sebesar Rp4.604.962 dan penurunan harga kebutuhan pokok.

Selain itu, massa mendesak agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional, mengadili korporasi penyebab kebakaran, dan membuka transparansi hak guna usaha (HGU). Mereka juga menyerukan pengusutan dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), termasuk kasus Stadion Mandala Krida.

Demonstran menuntut pengembalian militer ke barak, pembatalan pembangunan batalion teritori, serta penghapusan program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk digantikan dengan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis.

Mereka menyerukan penghentian perampasan tanah, eksploitasi alam, serta penolakan terhadap pengalihan anggaran negara yang merugikan rakyat. Selain itu, mereka menuntut keadilan, kesejahteraan, dan jaminan kebebasan dalam menyampaikan pendapat.