Pajak Sleman Capai Rp1,084 Triliun, Restoran dan Hotel Tumbuh Positif


HAIJOGJA.COM - Penerimaan pajak daerah Kabupaten Sleman mencapai Rp1,084 triliun hingga 10 November 2026. Jumlah itu setara 81,41% dari target Rp1,3 triliun, dengan realisasi pajak hotel dan restoran masing-masing mencapai 88,95% dan 92,22%.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Sleman, Wawan Hariawan, menyampaikan capaian tersebut pada Rabu (11/11/2026). “Secara keseluruhan, realisasi pajak per 10 November 2026 sudah mencapai 81,41% dengan nilai sekitar Rp1,084 triliun dari target Rp1,3 triliun,” kata Wawan.
Ia menjelaskan, target penerimaan pajak daerah pada 2026 naik sekitar Rp250 miliar dibandingkan target tahun sebelumnya. Pemerintah Kabupaten Sleman masih perlu mengoptimalkan penerimaan untuk mengejar target hingga akhir tahun anggaran.
Salah satu jenis pajak yang mendekati target ialah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Realisasinya mencapai 95,3% atau Rp93.905.712.434 hingga 10 November 2026, sehingga masih tersisa sekitar Rp4,59 miliar untuk memenuhi target.
Wawan mengatakan sektor yang berkaitan dengan pariwisata turut menyumbang pendapatan daerah, antara lain melalui pajak hotel, makanan dan minuman, serta jasa kesenian dan hiburan. BPHTB menjadi salah satu penyumbang terbesar, disusul pajak restoran atau makanan dan minuman serta pajak hotel.
“Potret kontribusi pariwisata bisa dilihat dari pajak hotel dan makan minum. Keduanya termasuk tiga besar penyumbang sektor pajak terbesar kami, setelah BPHTB,” jelasnya.
Hingga 10 November 2026, pajak jasa perhotelan terealisasi 88,95% dari target, sedangkan pajak makanan dan minuman mencapai 92,22%. Pajak jasa kesenian dan hiburan juga telah mencapai 90,40%.
“Alhamdulillah, untuk jasa hotel capaiannya sudah 88,95%, kemudian makan dan minum 92,22 persen. Sementara jasa kesenian dan hiburan sudah 90,40%,” ungkap Wawan.
Wawan menyebut penerimaan pajak dari sektor perhotelan dan restoran saat ini relatif landai. Meski begitu, BKAD Sleman terus memantau perkembangannya agar penerimaan pajak daerah dapat dioptimalkan hingga akhir tahun anggaran 2026.