DPRD Kota Jogja Dorong Kepastian Hukum untuk Kampung Wisata
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 22:43 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) membuka peluang pasar bagi Getuk Goreng Bu Hesti di Padukuhan Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul. Usaha milik Hesti Irawati, 42, itu kini mengolah h
HAIJOGJA.COM - Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari sektor pariwisata pada 2027 diperkirakan tetap Rp29 miliar, sama dengan target tahun ini. DPRD Bantul menilai penetapan sasaran
HAIJOGJA.COM - Ganjar Pranowo meminta kader PDI Perjuangan menguatkan tradisi musyawarah dalam mengambil keputusan. Ia menilai nilai khas Nusantara itu perlu terus dihidupkan di tengah kebiasaan mengg
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja mendorong pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan kampung wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Ketentuan tersebut diusulkan masuk dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota (Riparkot) 2026–2045.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda Riparkot DPRD Kota Jogja, Krisnadi Setyawan, mengatakan kejelasan regulasi diperlukan untuk mengatur pembentukan, pengembangan, serta hubungan kelembagaan kampung wisata dengan pemerintah daerah.
Menurut Krisnadi, aturan tersebut juga diperlukan agar pengembangan pariwisata berlangsung terarah dan berkelanjutan. DPRD Kota Jogja telah berkonsultasi dengan Kementerian Kebudayaan dan UNESCO untuk memperkuat sejumlah substansi dalam rancangan peraturan tersebut.
Konsultasi itu menjadi bahan untuk memperkuat aturan tentang pelindungan warisan budaya, pengelolaan kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan.
"Pengembangan kampung wisata harus memiliki dasar hukum dan tata kelola yang jelas, mulai dari pembentukan, kedudukan, hingga fungsi kelembagaannya dengan pemerintah daerah, dan dengan adanya dasar hukum yang jelas maka proses pengembangan kampung wisata oleh pokdarwis akan lebih terarah," ujar Krisnadi, Senin (9/11).
DPRD juga mengusulkan pemisahan pengaturan kampung wisata dan Pokdarwis dari ketentuan mengenai kegiatan usaha pariwisata. Pokdarwis merupakan lembaga masyarakat yang menjalankan fungsi pemberdayaan, sedangkan badan usaha pariwisata berorientasi pada kegiatan ekonomi dan keuntungan.
Pemisahan itu dinilai penting saat kampung wisata berkembang dan mengurus Nomor Induk Berusaha (NIB), agar fungsi kelembagaan masyarakat tidak bercampur dengan kedudukan badan usaha.
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta, Husni Eko Prabowo, menyampaikan pandangan senada. Ia sepakat pembinaan Pokdarwis yang bersifat nirlaba dibedakan dari fasilitasi badan usaha pariwisata yang berorientasi pada keuntungan.
Dalam pembahasan Raperda Riparkot 2026–2045, DPRD Kota Jogja juga mengusulkan pembentukan forum ekosistem pariwisata lintas sektor. Forum tersebut direncanakan melibatkan Keraton Yogyakarta, akademisi, media, dan asosiasi usaha untuk memperkuat koordinasi pengembangan pariwisata.
DPRD mengingatkan agar rumusan kerja sama dalam Raperda tidak terlalu membatasi fleksibilitas pemerintah daerah. Aturan diharapkan memberi kepastian hukum sekaligus tetap menyediakan ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan kebijakan sesuai kebutuhan.
Pansus Raperda Riparkot turut menyusun pembagian tanggung jawab antarorganisasi perangkat daerah (OPD) agar pelaksanaan pembangunan kepariwisataan memiliki arah dan kewenangan yang terukur.
Dinas Pariwisata Kota Jogja akan menangani tata kelola destinasi dan kampung wisata. Sementara itu, OPD Kebudayaan bertanggung jawab atas pelindungan warisan budaya dan kawasan Sumbu Filosofi.
Urusan aksesibilitas, angkutan tradisional seperti andong, dan perparkiran menjadi tanggung jawab OPD Perhubungan. Adapun pengelolaan sampah dan kebersihan destinasi berada dalam pengawasan OPD Lingkungan Hidup.
Pembagian tugas tersebut ditujukan untuk memperjelas koordinasi lintas instansi dalam pengembangan pariwisata Kota Yogyakarta. DPRD juga berharap Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan batas waktu penyusunan peraturan wali kota sebagai aturan turunan setelah Raperda Riparkot disahkan.
Kepastian jadwal diperlukan agar regulasi pembangunan kepariwisataan Kota Jogja untuk periode 2026–2045 dapat segera diterapkan. Raperda Riparkot diharapkan menjadi pedoman pembangunan pariwisata jangka panjang, termasuk pengembangan kampung wisata dan penguatan peran Pokdarwis.
