DPRD Bantul Desak Jabatan Kosong di Dua OPD Segera Diisi
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Rabu, 11 November 2026 05:07 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pembangunan jalan wisata Kepek-Ngobaran di Kapanewon Saptosari, Gunungkidul, belum dapat dilanjutkan pada 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih mengupayakan bantuan angg
HAIJOGJA.COM - Bus DAMRI dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) melayani lima tujuan di Jogja dan Sleman pada Rabu (11/11/2026). Tarif normal untuk seluruh rute sebesar Rp80.000 per penumpang, de
HAIJOGJA.COM - Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menilai kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), semakin terancam selama dua tahun pemerintahan P
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD Kabupaten Bantul meminta pemerintah kabupaten segera mengisi jabatan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang masih kosong dan dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt). Pengisian jabatan dinilai penting agar program pemerintahan pada 2027 dapat berjalan optimal sesuai target.
Dua OPD yang saat ini dipimpin Plt adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) serta Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora). Sejumlah jabatan Panewu di beberapa kapanewon juga masih diisi pejabat berstatus Plt.
Anggota Komisi A DPRD Bantul, Suwandi, meminta instansi terkait memetakan penyebab kekosongan jabatan, termasuk apakah posisi tersebut kosong karena pejabat sebelumnya mendapat promosi, pensiun, atau terbatasnya pegawai yang memenuhi syarat.
“Kami sudah koordinasi dengan BKPSDM serta meminta untuk segera diisi beberapa jabatan yang kosong dan sekarang masih diampu oleh Plt,” kata Suwandi, Selasa (10/11/2026).
Menurut Suwandi, data penyebab kekosongan dapat menjadi dasar bagi Pemkab Bantul untuk menentukan prioritas penataan pejabat. Pengisian jabatan, katanya, perlu mempertimbangkan kebutuhan tiap instansi, bukan sekadar memenuhi struktur organisasi.
Pimpinan definitif dibutuhkan agar organisasi di setiap OPD dapat bekerja optimal. Menjelang pergantian tahun, masing-masing instansi juga perlu mempersiapkan program dan kegiatan yang telah direncanakan untuk tahun berikutnya.
Proses pengisian jabatan tetap harus mengikuti ketentuan, dengan mempertimbangkan kepangkatan, kebutuhan organisasi, kapabilitas, serta pengalaman dan rekam jejak calon pejabat. Suwandi menegaskan prinsip penempatan harus sesuai dengan kecakapan dan posisi yang dibutuhkan.
“Prinsip saya tetap, harus berdasarkan the right man in the right place. Jangan kemudian serta-merta hanya sekadar mengisi saja,” katanya.
Suwandi meminta Pemkab Bantul tidak melakukan rekrutmen pejabat di luar mekanisme yang berlaku. Penempatan orang yang tidak memiliki kompetensi sesuai kebutuhan organisasi, menurut dia, dapat menghambat kinerja instansi dan merugikan pejabat yang ditunjuk maupun pemerintah daerah.
Ia mengatakan telah berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bantul terkait pengisian jabatan yang kosong. Jika usulan pengisian telah disetujui pemerintah pusat dan panitia seleksi dibentuk, ia berharap proses rekrutmen berlangsung transparan dan optimal.
“Orang yang tidak punya kapabilitas dipasang di satu organisasi itu merugikan yang bersangkutan dan kita sendiri juga rugi. Jadi jika usulan sudah disetujui pusat dan dibentuk panitia seleksi harapan kami ya proses perekrutan dijalankan dengan transparan dan optimal,” pungkas dia.
DPRD Bantul berharap pengisian jabatan yang mempertimbangkan kompetensi dan kebutuhan organisasi dapat mencegah kinerja OPD terkendala kekosongan pimpinan. Langkah itu juga diharapkan mendukung pelaksanaan program Pemkab Bantul pada tahun mendatang sesuai perencanaan dan target.
