Target PAD Pariwisata Bantul 2027 Berpotensi Tetap Rp29 Miliar


HAIJOGJA.COM - Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari sektor pariwisata pada 2027 diperkirakan tetap Rp29 miliar, sama dengan target tahun ini. DPRD Bantul menilai penetapan sasaran tersebut perlu mempertimbangkan realisasi penerimaan dalam dua tahun terakhir serta daya tarik destinasi, khususnya kawasan pantai selatan.
Pada 2025, Pemkab Bantul menargetkan PAD pariwisata sebesar Rp49 miliar. Namun, realisasinya hanya Rp26,7 miliar. Tahun ini, target diturunkan menjadi Rp29 miliar. Hingga Oktober, penerimaan yang terkumpul mencapai Rp17,6 miliar atau sekitar 60,68% dari sasaran.
Ketua Komisi B DPRD Bantul Arif Haryanto mengatakan target tahun depan kemungkinan dipertahankan pada angka Rp29 miliar. Penentuannya akan melihat kemampuan pemerintah daerah memenuhi target hingga akhir 2026.
"Kalau tidak capai target lagi kami samakan saja untuk tahun depan, tapi kalau bisa 100 persen kan di APBD Perubahan 2027 bisa dinaikkan targetnya," kata Arif, Kamis (12/11/2026).
Dengan demikian, realisasi penerimaan pada akhir tahun ini akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan target berikutnya. Jika target 2026 tercapai, DPRD membuka peluang menaikkan sasaran melalui APBD Perubahan 2027. Jika tidak, target kemungkinan tetap.
Arif mengaku belum yakin PAD pariwisata tahun ini dapat mencapai Rp29 miliar. Ia menilai momentum libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) belum tentu cukup untuk mendatangkan wisatawan dalam jumlah besar secara berkelanjutan karena daya tarik pantai selatan dinilai masih terbatas.
Menurut Arif, kawasan pantai selatan merupakan salah satu penyumbang retribusi terbesar bagi PAD pariwisata Bantul. Namun, ia menilai kawasan itu belum memiliki ikon permanen yang dapat menjadi magnet bagi wisatawan.
"Kalau event atraksi itu kan hanya sedikit saja daya tariknya," jelas dia.
Arif menilai kegiatan atau atraksi pada waktu tertentu belum memadai sebagai andalan jangka panjang. Ia mengusulkan pembangunan ikon wisata permanen di pantai selatan untuk memperkuat daya tarik destinasi dan mendukung peningkatan penerimaan daerah.
Rencana tersebut, menurut Arif, perlu memperhatikan status lahan. Sebagian besar lahan di pantai selatan berstatus Sultan Ground (SG), sehingga pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan dan proses perizinan yang berlaku.
"Beda dengan mungkin kabupaten sebelah yang tanahnya banyak mikik pribadi kan malah jadi daya tarik dan sekarang di sana naiknya sangat drastis," imbuhnya.
Ia menyebut kepemilikan lahan sebagai salah satu hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah daerah saat merancang pengembangan destinasi baru. Arif membandingkannya dengan kabupaten tetangga yang, menurutnya, memiliki lebih banyak lahan milik pribadi sehingga pengembangan daya tarik wisata lebih leluasa.
Arif juga menyinggung pengalihan kewenangan penarikan retribusi wisata kepada Pemerintah Kalurahan (Pemkal) Parangtritis. Menurutnya, kebijakan itu tidak serta-merta meningkatkan PAD. Tujuannya adalah melibatkan pemerintah kalurahan dalam pengelolaan dan menekan potensi kebocoran penerimaan.
Ia menilai pembenahan pariwisata tidak cukup hanya melalui perubahan mekanisme pemungutan retribusi. Daya tarik destinasi juga perlu ditingkatkan agar kunjungan wisatawan dan penerimaan daerah berpeluang tumbuh.
Arif mengingatkan PAD pariwisata Bantul berisiko kembali tidak mencapai target apabila tidak ada pembenahan dan pengembangan destinasi. Tanpa daya tarik baru yang mampu mendatangkan wisatawan secara konsisten, penerimaan dinilai sulit dipastikan.
"Kalau sekadar hanya menerima orang datang, ya udah. Jadi naik-turunnya kan juga nggak bisa diprediksi," pungkasnya.