HAIJOGJA.COM – Menyambut Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-31 (COP31) yang akan berlangsung di Antalya, Turki, pada 9–20 November 2026, Jaringan Orang Muda Indonesia mengemukakan kritik tajam terhadap penanganan krisis iklim saat ini. Mereka berpendapat bahwa forum internasional tersebut semakin kehilangan makna, sementara kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial terus mengancam kehidupan masyarakat.

Kritik ini semakin mengemuka setelah penunjukan Hashim Djojohadikusumo, adik Presiden Prabowo Subianto, sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi. Djojohadikusumo dikenal memiliki perkebunan sawit yang dianggap merusak hutan, sehingga banyak pihak menilai penunjukannya berkontribusi pada krisis iklim.

“Kami sudah tidak percaya lagi pada COP31 yang diisi orang-orang yang justru merusak alam,” tegas Krayon Ahmad Zulfikar, fasilitator National Youth Jamboree dari Jaringan Orang Muda Indonesia, dalam acara yang mempertemukan 31 anak muda dari 18 provinsi di Yogyakarta, Kamis (29/10/2026).

Krayon menekankan bahwa generasi muda tidak ingin hanya menjadi penonton dalam pengambilan keputusan yang akan berdampak pada masa depan mereka. Mereka berharap dapat dilibatkan dalam kebijakan terkait krisis iklim, kerusakan lingkungan, serta isu sosial-ekonomi lainnya.

“Yang kami inginkan adalah orang-orang tua ini mau mendengarkan kami karena satu hal bahwa masa depan itu milik kami dan generasi setelah kami,” ujarnya.

Menurutnya, konferensi iklim internasional berisiko kehilangan makna jika hanya menghasilkan janji tanpa tindakan nyata. Kerusakan alam, kebakaran hutan, dan bencana alam yang melanda Indonesia, menurutnya, merupakan akibat dari kebijakan elite yang tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Anak-anak muda dari berbagai daerah mendesak pemerintah Indonesia, DPR RI, dan delegasi Indonesia di COP31 untuk mengambil langkah konkret dalam menghadapi krisis iklim. Mereka menuntut penghentian solusi yang hanya memperpanjang ketergantungan pada energi fosil dan eksploitasi sumber daya alam.

“Kami mendesak penghentian pemberian izin dan dukungan investasi bagi industri ekstraktif yang terbukti merusak lingkungan,” ungkap Krayon.

Ia juga menekankan pentingnya penghentian izin untuk pertambangan dan perkebunan yang bersifat eksploitatif, serta pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat dan perlindungan terhadap pembela HAM dan lingkungan.

Krayon menambahkan bahwa banyak anak muda yang merasa cemas akan dampak lingkungan yang berbeda di setiap daerah. Ia mencontohkan pengalaman seorang peserta dari Kalimantan yang merasakan dampak asap kebakaran hutan.

“Ada kawan-kawan dari Kalimantan, ada salah satu kawan yang bahkan dia bercerita, oh ternyata ini rasanya kabut di Jogja, karena kami setiap hari menghirup asap,” tuturnya.

Dengan demikian, mereka mendesak para elite untuk lebih empatik dalam menangani masalah iklim dan kerusakan alam yang sudah sangat mendesak. Bagi mereka, krisis iklim bukan hanya sekadar perdebatan angka emisi atau target penurunan karbon.