UGM Siapkan Pendampingan Hukum bagi Mahasiswa Terdampak Aksi 10 November
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 23:01 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja mendorong pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan kampung wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Ketentuan tersebut diusulkan masuk dalam Rancangan Peratur
HAIJOGJA.COM - Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) membuka peluang pasar bagi Getuk Goreng Bu Hesti di Padukuhan Ngentak, Poncosari, Srandakan, Bantul. Usaha milik Hesti Irawati, 42, itu kini mengolah h
HAIJOGJA.COM - Target pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Bantul dari sektor pariwisata pada 2027 diperkirakan tetap Rp29 miliar, sama dengan target tahun ini. DPRD Bantul menilai penetapan sasaran
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional yang harus dilindungi. Kampus juga menolak kekerasan, baik saat demonstrasi maupun dalam proses pengamanan oleh aparat.
Sikap itu disampaikan menyusul dinamika aksi penyampaian aspirasi di Jogja pada 10 November 2026. Rektor UGM, Prof. dr. Ova Emilia, Ph.D., mengatakan universitas bertanggung jawab menjaga ruang akademik yang terbuka sekaligus melindungi sivitas akademika.
“UGM memandang kebebasan menyampaikan pendapat secara damai sebagai bagian penting dari kehidupan demokrasi dan merupakan hak konstitusional setiap warga negara, termasuk mahasiswa. Sebagai institusi pendidikan tinggi, kami berkomitmen menjaga ruang akademik yang terbuka, kritis, dan demokratis,” ujar Ova Emilia melalui keterangan resmi pada Rabu (11/11).
Ova juga menegaskan bahwa tindakan aparat penegak hukum harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prinsip proporsionalitas perlu dikedepankan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM).
Terkait laporan sejumlah mahasiswa yang diamankan aparat dalam peristiwa tersebut, UGM mulai melakukan pendataan dan penelusuran. Universitas juga memverifikasi kondisi mahasiswa yang terdampak di lapangan.
Ova mengatakan kampus siap mengambil langkah yang diperlukan jika terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan. Upaya itu mencakup pemenuhan hak mahasiswa, pendampingan hukum, dan koordinasi dengan pihak berwenang.
“Apabila terdapat mahasiswa UGM yang ditangkap atau diamankan, universitas akan mengupayakan segala langkah yang diperlukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak mereka, termasuk memberikan pendampingan hukum dan berkoordinasi dengan pihak berwenang,” imbuhnya.
UGM berpandangan perguruan tinggi harus menjadi ruang aman bagi sivitas akademika untuk mengembangkan kebebasan berpikir, berekspresi, dan menyampaikan kritik yang membangun bagi bangsa.
Menurut universitas, komitmen terhadap demokrasi tidak cukup diwujudkan melalui pengakuan normatif atas kebebasan berpendapat. Prinsip itu harus diterapkan melalui perlindungan hukum dan moral bagi setiap warga kampus yang menggunakan hak konstitusionalnya.
UGM menegaskan tanggung jawab perguruan tinggi tidak hanya menjaga ruang akademik yang kritis dan terbuka, tetapi juga memastikan kebebasan menyampaikan aspirasi tetap dihormati.
