Sultan Bantah Terkait Premanisme dan Tegaskan Ruang Demokrasi Terbuka


HAIJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menegaskan pemerintah daerah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat dan membahas persoalan demokrasi di ruang publik. Ia juga membantah memiliki hubungan dengan kelompok preman, menyusul kritik terkait dugaan kekerasan terhadap peserta demonstrasi di Yogyakarta.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat menemui massa aksi di halaman Kantor Gubernur DIY, Kota Jogja, Selasa (10/11/2026). Massa mempertanyakan dugaan praktik premanisme dalam sejumlah demonstrasi dan meminta pemerintah melindungi masyarakat yang menyampaikan pendapat.
Sultan mengatakan dirinya tidak memiliki hubungan dengan kelompok preman. Ia juga mengingatkan bahwa kekerasan tidak seharusnya dilakukan oleh pihak mana pun.
"Saya tidak punya hubungan sama preman. Kalau kekerasan jangan dilakukan, ya sama-sama," kata HB X kepada massa aksi, Selasa (10/11/2026).
Sultan juga mempertanyakan anggapan bahwa pemerintah daerah mempersulit warga menyampaikan aspirasi. Menurut dia, ruang publik tetap terbuka untuk membicarakan berbagai persoalan, termasuk demokrasi.
"Kapan saya mempersulit orang untuk membicarakan demokrasi di ruang publik. Ruang kami buka," katanya.
Ia menyatakan penanganan persoalan premanisme membutuhkan informasi yang jelas. Sultan mengaku siap membangun komunikasi jika masyarakat memiliki data akurat mengenai persoalan di lapangan.
"Ada faktor-faktor yang banyak. Asal saya punya data akurat saya bangun komunikasi, ya tidak masalah," ucapnya.
LBH Yogyakarta sebelumnya menyampaikan kritik mengenai dugaan kekerasan terhadap peserta demonstrasi dalam pernyataan sikap tertanggal 21 Oktober 2026. Lembaga itu mencatat sedikitnya enam aksi demonstrasi di Yogyakarta yang dinilai mengalami pemberangusan dengan pola serupa.
Enam peristiwa tersebut meliputi aksi penolakan Omnibus Law Cipta Kerja di DPRD DIY pada 8 Oktober 2020, aksi Hari Perempuan Sedunia di depan Kantor Gubernur DIY pada 8 Maret 2021, serta unjuk rasa pedagang kaki lima (PKL) Malioboro pada 7 Februari 2025.
LBH juga mencatat aksi Hari Buruh atau May Day pada 1 Mei 2026, demonstrasi di perempatan Museum TNI Yogyakarta pada 2 September 2026, dan unjuk rasa di Gedung DPRD DIY pada 20 Oktober 2026. Menurut LBH, rangkaian kejadian itu menunjukkan pola dugaan kekerasan oleh kelompok kontra-demokrasi yang diduga melibatkan oknum preman dan/atau organisasi kemasyarakatan (ormas).
Dalam pernyataan tersebut, LBH turut menilai respons aparat keamanan belum memadai untuk melindungi peserta demonstrasi. Kondisi itu dinilai berpotensi membuat warga tidak memperoleh perlindungan yang semestinya saat menggunakan hak menyampaikan pendapat di muka umum.
Untuk demonstrasi di Gedung DPRD DIY pada 20 Oktober 2026, LBH mencatat sekitar 31 orang sempat ditahan. Tim bantuan hukum yang terdiri atas LBH Yogyakarta, PBH Peradi Kota Yogyakarta, dan PBHI Yogyakarta juga menyatakan sempat mengalami hambatan saat hendak mendampingi peserta aksi.
Sementara itu, Polda DIY menyebut 32 peserta aksi diamankan dalam peristiwa tersebut. Kepolisian menyatakan seluruhnya telah dipulangkan pada Rabu (21/10/2026) sekitar pukul 02.30 WIB.