Bantul Targetkan Seluruh Transaksi Keuangan Digital pada 2027
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 20:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir di empat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/11/2026) dini hari. Peringatan dengan tingkat keparahan kat
HAIJOGJA.COM - Warga Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, mendapat penyuluhan tentang perubahan hukum pidana nasional, termasuk pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam
HAIJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X belum bersedia memberikan tanggapan lebih jauh mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Ia menilai pers
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan seluruh transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah beralih ke sistem digital pada 2027. Penerapannya mencakup belanja organisasi perangkat daerah (OPD), retribusi parkir, hingga pembayaran jasa becak listrik menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Wakil Bupati Bantul Aris Suharyanta mengatakan, digitalisasi tata kelola keuangan merupakan bentuk penyesuaian pemerintah terhadap perkembangan zaman. Pembayaran nontunai yang semakin banyak digunakan dalam layanan keuangan perlu diperluas ke berbagai sektor pelayanan dan kegiatan pemerintahan.
“Dan juga memang ini banyak sekali keuntungannya bagi pemerintah daerah. Dari segi transparansi juga bisa terkontrol dengan baik,” kata Aris, Kamis (12/11/2026).
Aris mengatakan digitalisasi akan diterapkan hingga transaksi bernilai kecil di lingkungan Pemkab Bantul. Pembayaran pajak dan sejumlah retribusi daerah yang telah menggunakan sistem digital akan diperluas ke layanan lain, termasuk parkir.
Penerapan pembayaran digital untuk parkir masih dibahas bersama pihak ketiga. Aris menyebut sistem tersebut membutuhkan banyak peralatan sehingga persiapannya perlu dilakukan terlebih dahulu.
“Untuk parkir ini masih kami diskusikan dengan pihak ketiga karena parkir ini membutuhkan alat-alat yang banyak sekali ternyata. Target kami tahun depan semua sudah siap,” jelasnya.
Pemkab Bantul juga menyiapkan sistem pembayaran digital untuk jasa becak listrik. Kode QR direncanakan ditempelkan pada setiap becak agar pelanggan bisa membayar secara langsung.
“Kemarin kami sudah diskusi dengan BPD DIY, kami juga akan wajibkan QRIS di abang becak, jadi langsung masuk ke rekening pebecak,” ujarnya. Pembayaran jasa becak listrik nantinya diarahkan langsung ke rekening masing-masing pengemudi.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Istirul Widilastuti, mengatakan pihaknya telah meminta seluruh OPD mulai menerapkan transaksi digital pada tahun depan. Pelaksanaan secara bertahap sudah berjalan sejak tahun ini dan ditargetkan efektif di seluruh dinas pada 2027.
“Jadi proses transaksi belanja di masing-masing OPD itu sekarang sudah banyak yang non tunai. Kami berusaha mengurangi yang sistem tunai,” ungkapnya.
Pembayaran digital untuk belanja OPD dapat menggunakan QRIS maupun virtual account. Sementara itu, pembayaran pajak dan retribusi daerah didukung kerja sama dengan Bank BPD DIY serta sejumlah bank lainnya.
Istirul mengatakan perluasan transaksi digital merupakan salah satu upaya pemerintah daerah untuk memperkuat pengelolaan keuangan. Pembayaran nontunai diharapkan mengurangi potensi kebocoran dan meningkatkan keterbukaan pengelolaan anggaran.
“Ini sekaligus upaya dari kami untuk mengurangi tingkat kebocoran dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien dalam melaksanakan APBD Kabupaten,” pungkasnya.
