CCTV Pemda DIY Tak Bisa Diakses Jelang Demo, Diskominfo Sebut Ada Gangguan Siber
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 20:23 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir di empat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/11/2026) dini hari. Peringatan dengan tingkat keparahan kat
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan seluruh transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah beralih ke sistem digital pada 2027. Penerapannya mencakup belanja organisasi perangka
HAIJOGJA.COM - Warga Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, mendapat penyuluhan tentang perubahan hukum pidana nasional, termasuk pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Layanan CCTV milik Pemerintah Daerah (Pemda) DIY di laman cctv.jogjaprov.go.id belum bisa diakses sejak menjelang demonstrasi pada 10 November 2026. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY menyatakan layanan itu terganggu akibat masalah keamanan siber, bukan karena pemeliharaan sistem.
Kepala Diskominfo DIY Hari Edi Tri Wahyu Nugroho mengatakan gangguan terjadi pada platform yang menayangkan kumpulan CCTV milik Pemda DIY dan pemerintah kabupaten/kota. “Platform broadcast cctv di jogjaprov.go.id kena gangguan keamanan siber. Cctv yang ditampilkan di web tersebut merupakan kumpulan cctv milik Pemda DIY dan Kabupaten/Kota,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Hingga pemeriksaan pada Rabu (11/11/2026), layanan tersebut masih belum dapat diakses. Diskominfo DIY menerima informasi dari tim teknis mengenai indikasi gangguan pada Senin (9/11/2026).
Hari menegaskan gangguan bukan terjadi karena pemeliharaan. Masalahnya ada pada platform yang mengintegrasikan dan menampilkan CCTV.
Diskominfo DIY sebelumnya menerima peringatan keamanan atau Security Alert mengenai celah keamanan PHP. Setelah itu, instansi tersebut mendapat pemberitahuan lanjutan dari Gov CSIRT Nasional. Hari menjelaskan, tim itu bertugas mengirimkan informasi kepada instansi terkait mengenai potensi ancaman keamanan siber.
“Misal yang PHP, PHP bahasa pemrograman yang banyak dipakai di negara manapun. Ada celah keamanan, yang kemudian menjadi ancaman siber dan sudah terbukti. Demikian juga beberapa waktu lalu ada lagi Security Alert, adanya siber yang mengancam layanan,” kata Hari. Selain peringatan terkait PHP, Diskominfo DIY juga menerima pemberitahuan keamanan lain mengenai ancaman terhadap layanan digital.
Gangguan CCTV terjadi menjelang demonstrasi pada Selasa (10/11/2026) di sejumlah lokasi di Jogja, termasuk Kantor Gubernur DIY, DPRD DIY, dan kawasan Kilometer Nol. Aksi di Kantor Gubernur DIY berlangsung dari siang hingga sore. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X sempat menemui massa.
Massa dari Aliansi Jogja Memanggil meminta Pemda DIY menyelesaikan persoalan premanisme dan mewujudkan upah layak bagi pekerja. Mereka menilai kedua persoalan itu masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Agof, mengatakan praktik premanisme di Yogyakarta belakangan berlangsung cukup lama. Menurutnya, aliansi menilai Pemda DIY, bahkan pemerintah tingkat nasional, masih memelihara dan membiarkan premanisme merajalela di sektor-sektor sipil.
Massa mendesak penghapusan peraturan daerah yang dinilai melindungi praktik premanisme serta meminta pemerintah memberantas aksi tersebut di berbagai wilayah DIY.
Selain itu, aliansi menyoroti upah pekerja di DIY yang dinilai masih jauh dari kebutuhan hidup layak. Agof menyebut kebutuhan hidup layak saat ini mencapai Rp4,6 juta, sementara upah di DIY masih jauh di bawah angka tersebut.
“Kami di sini Aliansi Jogja Memanggil datang ke Gubernur itu sesuai dengan kesepakatan bahwa kami menuntut ada beberapa poin kasus-kasus di Yogyakarta harus segera diselesaikan,” ujar Agof saat ditemui di sela-sela aksi, Selasa (10/11/2026). Massa berharap pemerintah segera menindaklanjuti persoalan yang mereka sampaikan, mulai dari pemberantasan premanisme hingga pemenuhan upah layak bagi pekerja.
