Warga Terban Mendapat Penyuluhan KUHP dan Pidana Kerja Sosial
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 20:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir di empat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/11/2026) dini hari. Peringatan dengan tingkat keparahan kat
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan seluruh transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah beralih ke sistem digital pada 2027. Penerapannya mencakup belanja organisasi perangka
HAIJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X belum bersedia memberikan tanggapan lebih jauh mengenai pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI. Ia menilai pers
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Warga Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, mendapat penyuluhan tentang perubahan hukum pidana nasional, termasuk pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam KUHP baru. Kegiatan yang digelar Kelurahan Terban pada Jumat (23/10/2026) itu bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak hukum dan prinsip keadilan.
Penyuluhan berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kelurahan Terban dan dipimpin Lurah Terban, Indria Cahya. Pesertanya terdiri atas perwakilan Kemantren Gondokusuman, ketua kampung, ketua RW, TP PKK, Linmas, Satgas Sigrak, warga Desil 1-2, serta perangkat kelurahan.
Dua narasumber dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Sekawan menyampaikan materi mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Materi juga membahas perubahan paradigma hukum pidana nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Indria mengatakan pemahaman hukum penting bagi seluruh lapisan masyarakat. Menurut dia, keterbatasan ekonomi tidak seharusnya menghalangi seseorang untuk memperoleh keadilan dan perlindungan hukum.
Peserta juga diperkenalkan dengan tiga pilar keadilan dalam paradigma KUHP baru, yaitu keadilan restoratif, korektif, dan rehabilitatif. Keadilan restoratif berfokus pada pemulihan kerugian korban, sementara keadilan korektif menitikberatkan perubahan perilaku pelaku. Adapun keadilan rehabilitatif memberi dukungan agar pelaku dapat kembali berperan produktif di masyarakat.
Pidana kerja sosial menjadi salah satu materi yang mendapat perhatian. Berdasarkan Pasal 65 KUHP baru, kerja sosial merupakan pidana pokok yang dapat dijatuhkan hakim dengan sejumlah ketentuan, antara lain untuk tindak pidana yang diancam pidana penjara di bawah lima tahun.
Kerja sosial dapat dilakukan dalam kegiatan di bidang lingkungan hidup, sosial budaya, maupun pelayanan publik. Lokasi pelaksanaannya dapat mencakup bank sampah, ruang terbuka hijau, panti sosial, serta fasilitas pelayanan di tingkat kemantren dan kelurahan.
Pengenalan mekanisme tersebut memberi gambaran mengenai keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan pidana kerja sosial. Penyuluhan juga mendorong tokoh masyarakat untuk berperan aktif membangun kesadaran hukum di lingkungan masing-masing.
Tokoh masyarakat diharapkan membantu mengedukasi warga, mencegah stigma terhadap mantan terpidana, dan mendukung pengawasan pelaksanaan kerja sosial. Warga juga diajak menghindari tindakan main hakim sendiri saat menghadapi persoalan hukum.
Melalui kegiatan ini, pengurus kampung, ketua RW, dan lembaga kemasyarakatan diharapkan lebih memahami hak-hak hukum masyarakat. Mereka juga diharapkan dapat menyebarkan informasi hukum yang benar agar kesadaran hukum tumbuh di lingkungan Kelurahan Terban.
