Mas Marrel Apresiasi Raperda Karst DIY, Dorong Pembangunan Berkelanjutan
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Rabu, 11 November 2026 05:07 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pembangunan jalan wisata Kepek-Ngobaran di Kapanewon Saptosari, Gunungkidul, belum dapat dilanjutkan pada 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih mengupayakan bantuan angg
HAIJOGJA.COM - Bus DAMRI dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) melayani lima tujuan di Jogja dan Sleman pada Rabu (11/11/2026). Tarif normal untuk seluruh rute sebesar Rp80.000 per penumpang, de
HAIJOGJA.COM - Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menilai kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), semakin terancam selama dua tahun pemerintahan P
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DIY segera memiliki regulasi khusus untuk melindungi dan mengelola kawasan ekosistem karst. Rancangan peraturan daerah (Raperda) yang disetujui dalam rapat paripurna DPRD DIY pada Rabu (4/11/2026) itu berpotensi menjadi Perda pertama di Indonesia yang secara khusus mengatur perlindungan kawasan karst.
Regulasi tersebut diharapkan menjadi landasan untuk mengendalikan pemanfaatan kawasan karst agar pembangunan dan kegiatan ekonomi tetap berjalan tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan.
Kepala Bebadan Pangreksa Loka (BPL) Keraton Yogyakarta, RM Gusthilantika Marrel Suryokusumo atau Mas Marrel, mengapresiasi pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan aturan tersebut. Ia menyebut kebijakan itu lahir dari kolaborasi Keraton Yogyakarta, Pemerintah Daerah DIY, DPRD, akademisi, peneliti, mahasiswa, dan kelompok masyarakat.
“Perda perlindungan karst kali pertama di Indonesia lahir di Jogja. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Ini merupakan inisiatif untuk perlindungan lingkungan karst di DIY dari Keraton Yogyakarta, Pemda DIY, dan Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro,” ujar Mas Marrel, Selasa (10/11/2026).
Menurut Mas Marrel, perlindungan kawasan karst memerlukan keterlibatan berbagai pihak. Ekosistem ini bukan hanya bentang alam yang menarik untuk wisata, tetapi juga memiliki fungsi ekologis penting, terutama bagi sistem tata air, sumber daya alam, dan keseimbangan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa pembangunan dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, pemanfaatan kawasan harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan agar tidak menghilangkan sumber kehidupan bagi generasi mendatang.
“Pembangunan tentu diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, jangan sampai pembangunan hari ini justru menghilangkan sumber kehidupan bagi generasi mendatang. Kawasan karst harus dikelola dengan prinsip keberlanjutan dan kehati-hatian,” katanya.
Mas Marrel berharap regulasi tersebut tidak hanya menjadi aturan tertulis. Penerapan, pengawasan, dan pelibatan masyarakat, menurut dia, penting untuk memastikan perlindungan kawasan karst berlangsung berkelanjutan.
“Kami akan terus bergerak untuk lingkungan, khususnya DIY. Hamemayu Hayuning Bawono akan terus kami jaga dan menjadi pedoman kami,” tegasnya.
Filosofi Hamemayu Hayuning Bawono, yang mengandung nilai menjaga keharmonisan dan kelestarian dunia, dinilai sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan di DIY.
Ketua Panitia Khusus (Pansus) Bahan Acara Nomor 7 Tahun 2026, Nur Subiyantoro, menjelaskan kawasan karst memiliki bentang alam khas di permukaan maupun bawah tanah. Kawasan ini juga menyimpan sistem tata air dan keanekaragaman hayati yang berkaitan erat dengan kehidupan masyarakat.
Nur mengatakan ekosistem karst rentan mengalami kerusakan dan memiliki kemampuan pemulihan terbatas. Karena itu, pengaturan khusus diperlukan agar pemanfaatannya tidak menimbulkan kerusakan lingkungan.
Raperda yang disetujui tersebut terdiri atas 14 bab dan 30 pasal. Isinya mencakup perencanaan, pemanfaatan, pengendalian kerusakan, koordinasi lintas sektor, serta pelibatan masyarakat dalam pengawasan.
“Harapan kami, Peraturan Daerah ini tidak hanya menjadi landasan hukum bagi perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst, tetapi juga dapat diimplementasikan secara nyata melalui komitmen dan koordinasi seluruh pihak terkait,” ungkapnya.
Ketua Komisi C DPRD DIY sekaligus Sekretaris DPD Gerindra DIY itu menegaskan aturan tersebut tidak dimaksudkan untuk menghambat pariwisata ataupun kegiatan ekonomi masyarakat. Sebaliknya, regulasi diharapkan menjadi pedoman agar pemanfaatan kawasan tetap memperhatikan keseimbangan ekologis.
Penyusunan aturan itu juga dilatarbelakangi kekhawatiran terhadap potensi kerusakan bentang alam karst akibat proyek pembangunan. Salah satu yang menjadi perhatian adalah pembangunan Jalur Jalan Lintas Selatan (JJLS) di kawasan selatan DIY.
“Pembahasan sudah selesai dilaksanakan dan disahkan sebagai Peraturan Daerah DIY. Insya Allah ini menjadi Perda pertama di seluruh Indonesia terkait pengelolaan kawasan ekosistem karst,” ujar Nur.
Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menekankan pentingnya pengelolaan kawasan ekosistem karst secara sistematis, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam pendapat akhir Gubernur pada rapat paripurna DPRD DIY, Sultan menyebut perlindungan kawasan karst merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
“Perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst bukan hanya sekadar pilihan kebijakan, melainkan suatu keniscayaan dalam menjalankan tanggung jawab pemerintahan daerah untuk menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat,” kata Sultan.
Sultan juga menilai pengaturan peruntukan lahan diperlukan agar pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam mempertimbangkan daya dukung lingkungan, karakteristik kawasan, serta kesesuaian tata ruang.
Meski demikian, kawasan karst tetap dapat dimanfaatkan untuk pariwisata dan kegiatan ekonomi dengan menerapkan prinsip ekonomi hijau.
Persetujuan Raperda perlindungan dan pengelolaan kawasan ekosistem karst menjadi langkah awal bagi DIY untuk menyelaraskan kepentingan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian lingkungan. Tantangan selanjutnya adalah memastikan aturan tersebut benar-benar diterapkan agar kawasan karst tetap terjaga sebagai sumber daya alam bernilai ekologis dan bermanfaat bagi generasi mendatang.
