AJM Soroti Represi, Dugaan Kekerasan, dan Ancaman terhadap Demokrasi
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Rabu, 11 November 2026 05:07 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pembangunan jalan wisata Kepek-Ngobaran di Kapanewon Saptosari, Gunungkidul, belum dapat dilanjutkan pada 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih mengupayakan bantuan angg
HAIJOGJA.COM - Bus DAMRI dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) melayani lima tujuan di Jogja dan Sleman pada Rabu (11/11/2026). Tarif normal untuk seluruh rute sebesar Rp80.000 per penumpang, de
HAIJOGJA.COM - KA Prameks menyediakan 10 perjalanan untuk rute Yogyakarta-Kutoarjo dan sebaliknya pada Rabu, 11 November 2026. Masing-masing arah memiliki lima jadwal keberangkatan, mulai pagi hingga
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menilai kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), semakin terancam selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran. Aliansi menyoroti dugaan kekerasan aparat, penangkapan demonstran, dan kemunculan kelompok sipil yang dinilai mengintimidasi warga.
Humas AJM, Dion, mengatakan kondisi tersebut menunjukkan kemunduran demokrasi dan menguatnya praktik yang mereka sebut sebagai premanisme negara. Menurut dia, pendekatan kekerasan dalam penanganan demonstrasi membuat masyarakat menghadapi risiko saat menyampaikan kritik terhadap pemerintah.
AJM menyinggung kematian pengemudi ojek online Affan Kurniawan setelah terlindas kendaraan taktis Brimob dalam demonstrasi di Jakarta pada 28 Agustus 2025. Mereka juga menyoroti kematian Rhesza Sendy Pratama, mahasiswa Amikom berusia 21 tahun, yang menurut aliansi menjadi korban penganiayaan aparat.
Aliansi turut mengangkat kasus Bambang Setiawan, pedagang cermin berusia 59 tahun yang meninggal setelah dikeroyok di kawasan Pejompongan, Jakarta. Polisi telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus tersebut.
Di Jogja, AJM menyoroti penanganan demonstrasi pada 28 Oktober 2026. Mereka menyebut sedikitnya 34 orang ditangkap, termasuk dua orang yang diklaim bukan peserta aksi, melainkan wisatawan di sekitar lokasi.
Dion mengatakan penangkapan peserta demonstrasi juga terjadi di luar DIY. Berdasarkan data AJM, sekitar 6.003 orang ditangkap dan mengalami kekerasan fisik dalam rangkaian demonstrasi di sejumlah wilayah Indonesia sejak Agustus 2025. Aliansi juga menyebut 406 pembela hak asasi manusia (HAM) mengalami kekerasan pada periode 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026.
"Penangkapan massal dipakai sebagai alat tekanan. Setiap aksi diikuti penangkapan, dan setiap penangkapan menaikkan biaya bagi siapa pun yang ingin bersuara," kata Dion kepada wartawan di Kantor Gubernur DIY, Selasa.
AJM juga menyoroti kemunculan kelompok yang mereka sebut kelompok gentho atau preman dalam sejumlah peristiwa di Jogja. Menurut aliansi, keberadaan mereka menambah ancaman bagi warga yang ingin menyampaikan pendapat melalui demonstrasi.
Salah satu peristiwa yang disoroti terjadi saat aksi menolak relokasi pedagang Malioboro pada 20 Oktober 2026. AJM menyebut pendamping hukum dari Bara Adil menemukan kelompok tersebut berada di sekitar massa aksi.
Aliansi mengatakan pola serupa kembali terlihat dalam demonstrasi pada 28 Oktober 2026. Mereka mengklaim sekelompok orang muncul dari arah barisan polisi, melempar petasan, dan membawa senjata tajam ke arah massa.
AJM menilai kemunculan kelompok itu berpotensi membahayakan peserta demonstrasi dan warga di sekitar lokasi. Mereka juga mempertanyakan perlindungan aparat terhadap masyarakat yang menggunakan hak untuk menyampaikan pendapat.
Selain persoalan kebebasan sipil, AJM mengkritik arah kebijakan anggaran pemerintah. Mereka menilai anggaran negara lebih banyak dialokasikan untuk program yang dianggap tidak transparan, sedangkan kebutuhan masyarakat seperti upah buruh, pendidikan, dan persoalan tanah belum mendapat perhatian memadai.
Atas berbagai persoalan tersebut, AJM menyampaikan sembilan tuntutan kepada pemerintah yang mencakup militerisme, penegakan hukum, lingkungan, perpajakan, pendidikan, dan perlindungan pekerja.
Aliansi mendesak pemerintah menarik militer ke barak serta menuntaskan penyelidikan penembakan di Aceh dan Papua maupun pelanggaran HAM berat lainnya. Mereka juga meminta pemerintah menetapkan status darurat bencana nasional atas kebakaran hutan dan lahan serta mengadili konglomerat dan perusahaan yang dinilai merusak lingkungan.
Dalam bidang ekonomi, AJM meminta pajak rakyat diturunkan dan pajak konglomerat dinaikkan. Mereka juga mendesak penyediaan pendidikan gratis yang ilmiah dan demokratis serta pencabutan status pahlawan nasional Soeharto.
Untuk pekerja ojek online, AJM meminta pemerintah menghentikan kriminalisasi terhadap pengemudi ojol dan menerbitkan payung hukum yang berpihak kepada pekerja sektor tersebut.
Khusus di DIY, aliansi mendesak pencabutan Peraturan Gubernur tentang Jaga Warga dan larangan aksi di sepanjang Sumbu Filosofis. Mereka juga meminta kasus korupsi Mandala Krida diusut hingga tuntas.
Dion mengatakan berbagai persoalan yang disuarakan masyarakat saling berkaitan. Menurut dia, perjuangan nelayan, mahasiswa, pengemudi ojek online, perempuan, buruh, petani, pelajar, dan seniman tidak dapat dipisahkan dari persoalan demokrasi dan kebijakan pemerintah.
"Setiap aksi yang menyuarakan keadaan nelayan, mahasiswa, ojek online, perempuan, buruh, tani, pelajar, dan seniman memiliki musuh yang sama dan tuntutan yang saling terhubung," katanya.
Melalui sembilan tuntutan tersebut, AJM meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan dan pendekatan dalam menangani aspirasi masyarakat. Bagi aliansi, perlindungan terhadap warga yang menyampaikan kritik merupakan salah satu ukuran penting bagi keberlangsungan demokrasi.
