DPRD DIY Desak Perbaikan Jalan Tempel-Klangon yang Rusak akibat Truk Proyek Tol


HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bulan itu diduga berkaitan dengan lalu lintas kendaraan proyek tol bertonase besar dan mengganggu mobilitas warga serta meningkatkan risiko kecelakaan.
Komisi C DPRD DIY meninjau langsung kondisi jalan tersebut pekan lalu. Dewan meminta perbaikan dipercepat dan pengawasan terhadap kendaraan proyek yang melintasi jalur itu diperketat.
Anggota Komisi C DPRD DIY, Haris Sugiharta, mengatakan kerusakan yang tak kunjung ditangani telah memicu keresahan warga. “Jalan Klangon itu sedikit banyak merespons kemarahan masyarakat. Karena ini jalan yang rusak itu sudah berbulan-bulan tidak segera diperbaiki,” kata Haris, Selasa (10/11/2026).
Haris juga menyoroti truk bertonase besar yang melintasi Jalan Tempel-Klangon. Menurutnya, beban kendaraan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi jalan provinsi dan berpotensi menyebabkan kerusakan berulang.
“Ini menjadi perhatian khusus, apalagi ini jalan perbatasan antara Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Truk tonase besar yang tidak sesuai spesifikasi jalan provinsi ini lewat jalan Klangon-Tempel, sehingga selalu rusak dan rusak terus. Mohon segera dinas terkait juga harus selalu memantau ini,” ujarnya.
Komisi C meminta perbaikan jalan menjadi salah satu prioritas instansi terkait pada 2026. Penambalan perlu segera dilakukan untuk memulihkan fungsi jalan dan mengurangi risiko kecelakaan. Namun, perbaikan fisik perlu disertai pengawasan terhadap kendaraan proyek agar jalan tidak kembali rusak akibat muatan atau tonase yang tidak sesuai ketentuan.
Kerusakan Jalan Tempel-Klangon sebelumnya telah dilaporkan Pemerintah Kalurahan Banyurejo kepada DPRD DIY. Persoalan itu menjadi salah satu perhatian Komisi C saat melakukan peninjauan lapangan.
DPRD DIY juga menyoroti belum jelasnya pembagian tanggung jawab pemeliharaan jalan selama proyek tol berlangsung. Kepastian mengenai pihak yang bertanggung jawab dinilai penting agar penanganan kerusakan tidak terhambat oleh saling lempar kewajiban antara instansi pemerintah dan pelaksana proyek.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Komisi C mendorong Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya Mineral (PUP-ESDM) DIY berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan pemerintah kalurahan. Ketiganya diharapkan menyepakati mekanisme perbaikan dan pemeliharaan jalan, termasuk pembagian kewajiban masing-masing pihak serta pemeliharaan setelah proyek tol selesai.
Dengan pembagian tanggung jawab yang jelas, penanganan jalan diharapkan tidak berhenti pada penambalan sementara. Kondisinya juga perlu dipastikan tetap layak digunakan masyarakat setelah aktivitas pembangunan jalan tol berakhir.