HAIJOGJA.COM – DPRD Bantul mendorong pemerintah kabupaten mencari sumber pendanaan selain APBD untuk mencapai target pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 600 kilometer (km). Target pada masa kepemimpinan Bupati Abdul Halim Muslih dan Wakil Bupati Aris Suharyanta itu dinilai sulit tercapai jika hanya mengandalkan anggaran daerah.

Dorongan tersebut disampaikan di tengah terbatasnya perbaikan jalan dalam dua tahun terakhir. Total panjang jalan yang diperbaiki pada periode itu diperkirakan belum mencapai 100 km. Sementara pada 2026, perbaikan baru mencakup 18,8 km yang tersebar di 63 ruas jalan.

Wakil Ketua DPRD Bantul Suradal mengatakan pembangunan jalan perlu dilakukan secara bertahap setiap tahun. Keterbatasan kemampuan fiskal daerah, menurut dia, membuat pemerintah perlu mengoptimalkan sumber pendanaan lain.

“Kami tentu mendorong agar ini dimaksimalkan setiap tahunnya dan jangan hanya mengandalkan APBD saja. Bisa dari sumber anggaran lain, tidak hanya APBD,” katanya, Selasa (3/11/2026).

Suradal menyebut Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dari Pemda DIY dan program pemerintah pusat, termasuk Instruksi Presiden (Inpres) untuk pembangunan infrastruktur jalan, dapat dimanfaatkan sebagai alternatif pendanaan.

Ia juga menyampaikan adanya potensi tambahan anggaran sekitar Rp100 miliar dari pemerintah pusat untuk kabupaten pada 2027. Namun, kepastian mengenai besaran dan alokasi anggaran tersebut masih perlu ditunggu.

“Tambahan anggaran ini nantinya bisa diarahkan untuk mendukung program unggulan daerah, termasuk pembangunan infrastruktur jalan,” ungkapnya.

Suradal menjelaskan Pemkab Bantul telah merinci target pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 600 km sejak awal masa pemerintahan. Perubahan kondisi fiskal daerah berpotensi menjadi kendala jika pembiayaan hanya mengandalkan kemampuan keuangan kabupaten.

DPRD Bantul juga akan mendukung pembangunan jalan melalui penganggaran APBD, termasuk alokasi untuk organisasi perangkat daerah (OPD). Anggota dewan dapat mengusulkan kegiatan infrastruktur melalui pokok-pokok pikiran maupun skema BKK.

Menurut Suradal, skema tersebut dapat membantu membiayai jalan lingkungan yang belum terakomodasi anggaran dinas.

“Jalan lingkungan yang tidak bisa dikover dari APBD dinas, melalui usulan teman-teman dewan bisa direalisasikan lewat BKK,” ujarnya.

Ia memastikan pembangunan infrastruktur masih menjadi salah satu prioritas dalam pembahasan anggaran. Program pembangunan berbasis padat karya juga tetap menjadi bagian dari upaya pemerintah mendukung pembangunan infrastruktur.

Suradal optimistis target pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 600 km dapat dicapai. Target itu mencakup berbagai status jalan, mulai dari jalan lingkungan dan desa hingga jalan provinsi dan nasional.

“Jadi target 600 km itu kami optimistis tercapai, status jalan kan bukan cuman kabupaten tapi juga jalan lingkungan, desa, provinsi sampai jalan nasional,” katanya.

Dengan cakupan tersebut, DPRD Bantul mendorong pemerintah memaksimalkan seluruh peluang pendanaan yang tersedia agar pembangunan infrastruktur selama masa kepemimpinan Abdul Halim Muslih dan Aris Suharyanta dapat berjalan bertahap.