HAIJOGJA.COM – Peringatan Hari Sumpah Pemuda di Yogyakarta pada Rabu (28/10/2026) diwarnai dengan aksi demonstrasi di Kantor Gubernur DIY, Kompleks Kepatihan. Puluhan orang yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil dan berbagai elemen masyarakat lainnya menyampaikan beberapa tuntutan, termasuk kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK), penurunan harga sembako, serta desakan agar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diturunkan.

Dalam aksi yang dijaga ketat oleh aparat kepolisian, massa menutup gerbang Kepatihan dengan spanduk-spanduk yang berisi protes. Salah satu spanduk bertuliskan, “Pemuda dan Rakyat Bersatu Melawan Rezim Anti Rakyat dan Demokrasi”.

Spanduk lainnya memuat tuntutan seperti “Tetapkan UMK Rp4.604.962,00”, “Turunkan Harga Pokok”, dan “Tolak KDMP dan Tuntut Layanan Kesehatan Gratis atau Turunkan Prabowo-Gibran”.

Aksi ini tidak hanya menjadi sarana untuk menyampaikan tuntutan ekonomi, tetapi juga menyuarakan kritik terhadap kebijakan pemerintah, termasuk masalah dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta respons aparat terhadap demonstrasi.

Dalam orasi dan pembacaan puisi, massa menegaskan penolakan terhadap pembungkaman suara masyarakat. Mereka juga mengungkapkan keprihatinan terhadap upah yang rendah, perampasan kebebasan, dan penguasaan sumber daya alam oleh segelintir orang.

“Kita tidak dilahirkan untuk tunduk selamanya. Kita tidak perlu sembunyi, melangkah di ruang-ruang gelap. Suara kita harus terdengar,” demikian penggalan puisi yang dibacakan dalam aksi tersebut.

Massa juga menunjukkan solidaritas terhadap perjuangan buruh dan menolak praktik penindasan yang dianggap mengancam kebebasan masyarakat.

“Bukan cinta jika dibungkam, bukan damai jika dipaksa,” demikian orasi yang disampaikan di hadapan peserta aksi.

Wahid, perwakilan Humas Aliansi Jogja Memanggil, menjelaskan bahwa aksi ini digelar untuk memperingati Hari Sumpah Pemuda sekaligus menyampaikan tuntutan kepada pemerintah, khususnya Gubernur DIY. Ia berharap Gubernur dapat mendukung perjuangan masyarakat yang dirasa belum mendapatkan penyelesaian yang memadai.

“Hari ini juga kita mempunyai tuntutan dan mengharapkan agar Gubernur untuk mendukung perjuangan rakyat Yogyakarta. Mengingat situasi Indonesia hari ini, mulai dari kepemimpinan Prabowo-Gibran dengan banyaknya kebijakan yang disahkan, ini dinilai tidak berpihak kepada rakyat,” ujarnya.

Salah satu isu yang menjadi sorotan di tingkat daerah adalah upah buruh di DIY. Massa menilai bahwa penetapan upah belum memenuhi standar kebutuhan hidup layak, sehingga tuntutan untuk menetapkan UMK sebesar Rp4.604.962 menjadi fokus utama dalam aksi ini.

Selain isu upah, massa juga menyoroti dugaan korupsi, kolusi, dan nepotisme, terutama terkait kasus di Mandala Krida yang dinilai belum tuntas.

Mereka mengkritik respons terhadap gerakan demonstrasi yang masih diwarnai dengan tindakan premanisme dan represif.

“Terkhusus di Jogja, kita menyoroti tentang upah buruh di Yogyakarta yang dinilai tidak ditetapkan sesuai standar kebutuhan hidup layak. Kedua, kita membawa isu tentang korupsi, kolusi, dan nepotisme, terkhusus permasalahan di Mandala Krida yang sampai hari ini belum tuntas,” tegasnya.

Aliansi Jogja Memanggil juga mengangkat isu nasional, termasuk kebakaran hutan yang menurut mereka belum ditetapkan sebagai bencana nasional oleh pemerintahan Prabowo-Gibran.