UMP DIY 2027 Naik 12,72 Persen Menjadi Rp2.725.000


HAIJOGJA.COM - Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000, naik 12,72 persen atau Rp307.505 dibandingkan tahun sebelumnya. Pemerintah Daerah (Pemda) DIY menyatakan penetapan itu mempertimbangkan kesejahteraan pekerja sekaligus kemampuan pengusaha agar kenaikan upah tidak memicu pemutusan hubungan kerja (PHK) secara besar-besaran.
Sekretaris Daerah (Sekda) DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti mengatakan UMP tahun sebelumnya sebesar Rp2.417.495. UMP DIY 2027 tersebut setara 56,31 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI.
“ Kita adalah empat provinsi yang naiknya lebih dari 10 persen, kita kan 12,72 persen,” ujarnya dalam konferensi pers di lobi Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Sabtu (21/11/2026).
Penetapan UMP tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 diatur dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026.
Dewan Pengupahan DIY merekomendasikan UMSP untuk tiga sektor, yakni aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi; serta aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya.
Ni Made menjelaskan nilai upah sektoral berbeda sesuai bidang usaha. UMSP tertinggi berlaku untuk sektor akomodasi dan makan minum, yaitu Rp2.745.000 atau 0,734 persen di atas UMP DIY 2027. Ketentuan ini mencakup pekerja di hotel bintang lima, bintang empat, dan bintang tiga, serta usaha penyediaan makanan di bangunan tetap.
Untuk sektor konstruksi, UMSP ditetapkan sebesar Rp2.740.000 atau 0,550 persen lebih tinggi daripada UMP. Cakupannya meliputi konstruksi konvensional gedung hunian dan gedung perkantoran, serta konstruksi jalan dan rel.
Sektor telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya memperoleh UMSP sebesar Rp2.735.000, atau 0,367 persen di atas UMP. Sektor ini mencakup aktivitas pemrograman dan konsultasi komputer beserta aktivitas terkait, serta jasa infrastruktur komputasi, pengolahan data, hosting, dan informasi lainnya.
Ni Made menegaskan UMP dan UMSP berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Pekerja yang telah bekerja selama satu tahun atau lebih harus menerima pengaturan upah berdasarkan struktur dan skala upah perusahaan.
Pengusaha wajib menyusun dan menerapkan struktur serta skala upah dengan memperhatikan kemampuan perusahaan dan produktivitas. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja. Pemda DIY menyatakan pengawasan kepatuhan akan dilakukan oleh instansi terkait.
“Pastinya ada pengawasan [kepatuhan] dari Dinas Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Dalam pembahasan UMP 2027, Pemda DIY memperhitungkan peningkatan kesejahteraan pekerja dan keberlangsungan usaha. Menurut Ni Made, pemerintah juga perlu mempertimbangkan kemampuan pengusaha dalam memenuhi kenaikan upah, karena kenaikan yang tidak sesuai kemampuan perusahaan dikhawatirkan mengganggu iklim usaha dan berpotensi memicu PHK besar-besaran.
Pertimbangan tersebut membuat pembahasan penetapan UMP berlangsung alot. Pemda DIY berupaya menampung kepentingan pekerja dan pengusaha agar hasilnya dapat diterima kedua pihak.
“Kami satu sisi mempertimbangkan dari keinginan masyarakat untuk ada peningkatan di dalam UMP. Kita harus mengakomodir semuanya, kami berharap baik dari sisi pengusaha maupun Serikat Pekerja Seluruh Indonesia [SPSI] bisa menerima hasilnya,” ujarnya.
Ni Made berharap semua pihak dapat menerima dan menjalankan ketentuan upah minimum dengan baik. Setelah UMP dan UMSP ditetapkan, Pemda DIY akan melanjutkan penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK).
“[Upah Minimum Kabupaten/Kota] lima hari setelah penetapan ini, hari ini kan 21 November, ya mungkin 25 November 2026,” jelasnya.