Apindo DIY Nilai Kenaikan UMP 2027 Sebesar 12,72% Memberatkan Pengusaha


HAIJOGJA.COM - Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY menilai kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar 12,72% menjadi Rp2.725.000 menjadi tantangan bagi dunia usaha. Pengusaha harus menghadapi kenaikan biaya tenaga kerja di tengah tekanan operasional dan ketidakpastian ekonomi nasional maupun global.
Ketua Apindo DIY Timotius Apriyanto mengatakan kenaikan Rp307.505 dibandingkan UMP 2026 bukan angka kecil bagi pelaku usaha. “Bagi pengusaha, kenaikan 12,72% ini tentu bukan angka yang kecil. Kita harus melihat bahwa dunia usaha saat ini juga sedang menghadapi tekanan yang tidak ringan,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Timotius menyebut daya beli masyarakat belum sepenuhnya pulih, sementara biaya operasional perusahaan terus meningkat. Ketidakpastian ekonomi global juga masih menjadi tantangan yang harus diperhitungkan.
Kondisi tersebut, menurut dia, berpotensi menyulitkan perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, dalam menyesuaikan diri dengan ketentuan upah baru. Meski demikian, Apindo DIY menghormati keputusan Gubernur DIY yang telah menetapkan UMP 2027.
Timotius mengajak pemerintah, pengusaha, dan pekerja bekerja sama menjaga perekonomian daerah. Ia berharap perbedaan kepentingan antara pekerja dan pemberi kerja tidak berkembang menjadi pertentangan yang dapat mengganggu keberlangsungan usaha.
“Bagaimanapun Gubernur sudah mengambil keputusan. Mari kita hormati dan kita pikul bersama. Saya kira sekarang bukan waktunya untuk saling mempertentangkan kepentingan pengusaha dan pekerja,” katanya.
Ia menilai hubungan pengusaha dan pekerja perlu dibangun dengan saling memahami kondisi masing-masing. Perusahaan memerlukan dukungan pekerja untuk menjaga produktivitas, sedangkan pekerja membutuhkan perusahaan yang mampu bertahan dan menyediakan lapangan kerja.
Karena itu, Timotius berharap kenaikan upah berjalan seiring dengan peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut keberlangsungan perusahaan sebagai salah satu faktor penting untuk menjaga kesempatan kerja di DIY.
Timotius juga meminta pemerintah daerah memperhatikan persoalan pelaku usaha, antara lain dengan memperkuat iklim investasi, produktivitas, dan daya saing industri di DIY. Menurut dia, kesejahteraan dan produktivitas pekerja berkaitan dengan kondisi perusahaan yang sehat dan mampu menghadapi tekanan ekonomi.
“Kita tentu berharap kenaikan upah ini bisa berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi dan produktivitas. Tantangannya memang berat, tetapi kalau kita hadapi bersama, saya percaya Jogja mampu melewatinya,” ujarnya.
Pemda DIY menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000, naik Rp307.505 atau 12,72% dari UMP 2026 sebesar Rp2.417.495. Besaran itu setara dengan 56,31% dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027. Pemda DIY juga menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) Tahun 2027.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indrayanti sebelumnya mengatakan Dewan Pengupahan DIY merekomendasikan UMSP untuk tiga kelompok sektor usaha, yakni penyediaan akomodasi dan makan minum; konstruksi; serta telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya.
“Kita adalah empat provinsi yang naiknya lebih dari 10%, kita kan 12,72%,” ujarnya dalam konferensi pers di Lobi Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Sabtu (21/11/2026).