Propam Polda DIY Periksa 11 Polisi terkait Dugaan Pelanggaran saat Demo 10 November
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Sabtu, 14 November 2026 00:38 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Messi, kucing milik keluarga Azka Ramadan yang tercatat memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) Muhammadiyah, meninggal dunia pada Jumat (13/11/2026) siang. Kucing itu telah menemani keluarg
HAIJOGJA.COM - Bus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melayani perjalanan dari Malioboro menuju Pantai Parangtritis pada Sabtu, 14 November 2026. Tarifnya Rp12.000 untuk sekali perjalanan, d
HAIJOGJA.COM - Sebanyak 15 perjalanan KRL Jogja-Solo dijadwalkan beroperasi dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur pada Sabtu (14/11/2026). Kereta pertama berangkat pukul 05.05 WIB, sedangkan pe
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) Polda DIY telah meminta keterangan 11 personel kepolisian terkait dugaan pelanggaran disiplin dan kode etik saat mengamankan unjuk rasa pada 10 November 2026. Jumlah personel yang diperiksa masih bisa bertambah seiring pendalaman bukti dan rekaman video.
Kabid Propam Polda DIY Kombes Pol Satya Widhy Widharyadi mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat serta dugaan pelanggaran yang terekam dalam video di media sosial. Hal itu disampaikan di Mapolda DIY, Jumat (13/11/2026).
" tentunya kita kan berdasarkan tadi dari laporan masyarakat maupun dari video-video yang beredar di media sosial, kami sedang mendalami ini terkait dengan dugaan pelanggaran, pelanggaran disiplin atau kode etik," kata Satya.
Satya memastikan pemeriksaan masih berlangsung. Tim Propam juga mengumpulkan fakta dan bukti untuk memastikan dugaan pelanggaran dalam pengamanan aksi tersebut.
"Sampai saat ini kita tetap berproses, tim kami juga masih di lapangan mengumpulkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang seakurat mungkin," imbuhnya.
Ia mengatakan 11 personel telah dimintai keterangan, tetapi jumlah itu belum final karena penyelidikan masih berjalan.
"Jadi sudah ada yang dimintai keterangan sebanyak 11 personel dan tentunya nih sampai saat ini pun kita masih berproses terus, ada kemungkinan nanti personel yang diambil keterangan ini bertambah," ungkapnya.
Selain meminta keterangan anggota, Bidpropam Polda DIY menganalisis rekaman yang berkaitan dengan pengamanan aksi. Materi yang ditelaah mencakup video di media sosial dan rekaman kamera pengawas atau CCTV di sekitar lokasi.
"Termasuk juga analisa-analisa video yang kami akan lakukan analisa juga akan bertambah, baik yang berdasarkan CCTV yang di sekitar lokasi, maupun yang didapat dari media sosial yang berkembang di masyarakat," ujarnya.
Satya mengatakan bentuk dugaan pelanggaran oleh 11 personel tersebut masih didalami. Penentuan apakah perbuatan anggota masuk kategori pelanggaran disiplin atau kode etik akan dilakukan melalui gelar perkara.
"Ini masih kita dalami. Kita masih melakukan pendalaman, tentunya unsur-unsur yang dilakukan pelanggaran oleh anggota tersebut ini akan didalami, kita naikkan nanti ke melalui gelar perkara untuk menentukan apakah yang bersangkutan itu melanggar disiplin ataupun kode etik," tegasnya.
Bidpropam, lanjut Satya, juga merespons rekomendasi Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) dan berkoordinasi dengan berbagai pihak. Ia mengajak masyarakat menyampaikan informasi tentang dugaan pelanggaran anggota kepolisian agar dapat ditelusuri.
Anggota Kompolnas Choirul Anam mengatakan, salah satu perhatian lembaganya saat datang ke Polda DIY adalah memastikan Bidpropam merespons keluhan dan masukan masyarakat, termasuk video yang beredar.
Menurut Choirul, penelusuran telah memasuki tahap mencocokkan identitas orang yang terekam dalam video untuk memastikan apakah mereka anggota kepolisian.
"Tidak hanya sedang mengumpulkan semua informasi yang ada di publik, tapi tahapannya sudah masuk pada ruang yang lebih dalam, mencocokkan antara betul enggak ini anggota ataukah tidak," ujarnya.
Ia menjelaskan, pencocokan dilakukan dengan menelusuri lokasi dalam rekaman dan personel yang bertugas di wilayah tersebut saat pengamanan aksi.
"Video itu ditelusuri dengan cara salah satunya ini video di mana dan siapa yang bertugas di wilayah itu. Jadi itu akan ketemu nanti dan semoga prosesnya bisa lebih cepat, harapan kami dan bisa transparan," tuturnya.
Choirul menegaskan anggota kepolisian yang terbukti melakukan pelanggaran harus mendapat sanksi tegas.
"Ada indikasi memang anggota Polri, dan kalau memang itu betul dan fix anggota Polri, komitmennya tindak tegas dan sanksi tegas," ujarnya.
