MPBI DIY Sebut UMP 2027 Baru Penuhi 56,31% Kebutuhan Hidup Layak


HAIJOGJA.COM - Majelis Pekerja Buruh Indonesia (MPBI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menilai Upah Minimum Provinsi (UMP) 2027 sebesar Rp2.725.000 masih jauh dari kebutuhan hidup layak pekerja. Nilai tersebut disebut baru memenuhi 56,31% Kebutuhan Hidup Layak (KHL), sedangkan MPBI DIY mengusulkan upah minimum sekitar Rp4,8 juta.
Koordinator MPBI DIY, Irsad Ade Irawan, mengatakan kenaikan UMP sebesar 12,72% atau Rp307.505 dari tahun sebelumnya belum sebanding dengan kebutuhan pekerja. Menurut perhitungannya, masih ada kekurangan pemenuhan KHL sebesar 43,69% setiap bulan.
Irsad menyebut upah sebagai hak dasar pekerja yang dijamin konstitusi dan ketentuan internasional. Ia merujuk Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 serta Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya.
“Penetapan ini sama sekali belum memenuhi harapan dan rasa keadilan serikat pekerja/buruh di DIY. Kenaikan nominal Rp307.505 tidak sebanding dengan laju kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup yang melambung tinggi,” ujarnya, Sabtu (21/11/2026).
Sebelum UMP 2027 ditetapkan, MPBI DIY telah mengusulkan agar pemerintah menggunakan angka 100% KHL sebagai dasar penentuan upah minimum. Besaran yang diajukan sekitar Rp4,8 juta.
Irsad mengatakan usulan itu disampaikan oleh perwakilan serikat buruh dalam Dewan Pengupahan Provinsi saat sidang pleno pembahasan UMP 2027. Ia menyebut angka tersebut bukan sekadar perkiraan serikat pekerja, melainkan hasil kalkulasi sejumlah lembaga pemerintah.
“Angka ini merupakan hasil kalkulasi dari pemerintah sendiri, Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), dan Dewan Ekonomi Nasional (DEN),” jelasnya.
Belum terpenuhinya tuntutan upah sebesar 100% KHL membuat MPBI DIY menyiapkan sejumlah langkah. Organisasi itu akan mengawal penetapan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2027, memperkuat konsolidasi untuk menggelar aksi massa, serta mendorong bantuan bagi pekerja berupah minimum.
Irsad menjelaskan UMP merupakan jaring pengaman terbawah. Karena itu, perjuangan untuk memenuhi upah layak juga perlu dilakukan melalui penetapan upah minimum di setiap daerah.
MPBI DIY akan mengarahkan advokasi kepada Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota di Sleman, Bantul, Kota Jogja, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Mereka mendorong rekomendasi dan penetapan UMK 2027 mengacu pada pemenuhan 100% KHL atau sekitar Rp4,8 juta.
Selain mengawal pembahasan upah, MPBI DIY berencana memperkuat konsolidasi lintas kelompok. Irsad menyebut serikat buruh akan menjalin komunikasi dengan mahasiswa dan elemen masyarakat sipil di DIY untuk menggelar aksi massa secara damai.
Aksi itu direncanakan sebagai bentuk protes konstitusional sekaligus desakan kepada Pemda DIY, para bupati, dan wali kota agar meninjau kebijakan pengupahan yang dinilai belum memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.
MPBI DIY juga mendorong pemerintah daerah membantu pekerja yang menerima upah minimum dalam memenuhi kebutuhan hidup. Salah satu opsi yang diusulkan adalah subsidi langsung.
Dukungan yang didorong mencakup subsidi hunian, transportasi publik gratis, dan jaminan pangan. Skema itu diharapkan membantu pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari sambil perjuangan memperbaiki struktur pengupahan terus berjalan.
“Seperti subsidi hunian, transportasi publik gratis, dan jaminan pangan, sembari terus memperjuangkan perbaikan struktur pengupahan,” lanjutnya.
MPBI DIY menyatakan akan melanjutkan advokasi agar penetapan upah di tingkat kabupaten dan kota lebih mendekati kebutuhan hidup layak. Organisasi itu juga mendorong kebijakan pendukung agar pekerja berupah minimum mendapat bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.