UMP DIY 2027 Rp2,725 Juta, Dewan Pengupahan Sebut Hasil Kompromi


HAIJOGJA.COM - Upah Minimum Provinsi (UMP) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) 2027 ditetapkan sebesar Rp2.725.000. Wakil Ketua Dewan Pengupahan DIY Priyonggo Suseno menyebut angka tersebut merupakan hasil kompromi antara harapan pekerja untuk memperoleh upah lebih layak dan kemampuan pengusaha.
Priyonggo, yang juga akademisi Universitas Islam Indonesia (UII), mengatakan sebagian pekerja berharap upah minimum mendekati kebutuhan hidup layak (KHL). Namun, kemampuan industri dinilai belum mencukupi untuk memenuhi harapan tersebut.
Pembahasan pun dilakukan dengan mempertemukan kepentingan pekerja dan pengusaha hingga mencapai kesepakatan. “Jadi memang kita berusaha untuk menentukan upah itu hasil kompromi bersama antara serikat pekerja dan pengusaha. Dan ini merupakan hasil kesepakatan cukup panjang sampai ketemu angka Rp2.725.000,” ujarnya di Lobi Gedung Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Sabtu (21/11/2026).
Priyonggo menjelaskan, ketentuan UMP 2027 berlaku bagi perusahaan non-UMKM atau usaha menengah dan besar. Perusahaan yang merasa tidak mampu membayar sesuai ketentuan dapat mengajukan keberatan, dengan syarat ada kesepakatan bersama dengan pekerja.
Ia berharap perusahaan dapat menerapkan keputusan tersebut dengan baik, dengan tetap memperhatikan kesepakatan dan kondisi usaha dalam memenuhi kewajiban kepada pekerja.
Dalam penetapan UMP, Dewan Pengupahan DIY mempertimbangkan formula alfa dan pendekatan KHL. Menurut Priyonggo, penghitungan menggunakan formula alfa dengan nilai maksimal satu masih belum memenuhi harapan sebagian besar pekerja.
Dewan Pengupahan kemudian turut mempertimbangkan pendekatan KHL. Namun, angka KHL yang digunakan belum berasal dari survei langsung pemerintah pada masa pembahasan, melainkan berupa estimasi berdasarkan data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan.
Priyonggo mengatakan penghitungan KHL semestinya berlandaskan survei yang dilakukan kementerian atau dinas terkait. “Sementara dalam undang-undang itu mestinya KHL berbasis kepada survei yang diselenggarakan oleh kementerian atau dinas terkait, cuma BPS mengatakan belum mungkin dilakukan survei pada periode ini. Sehingga yang dipakai adalah estimasi dari KHL,” paparnya.
Ia berharap pemerintah dapat melakukan survei KHL secara langsung tahun depan. Menurutnya, hasil survei diperlukan sebagai acuan yang lebih objektif dalam penetapan upah minimum dan untuk menghindari perbedaan angka KHL di antara berbagai pihak.
Priyonggo juga menyebut nilai KHL DIY yang dirilis menempati posisi tertinggi kedua setelah DKI Jakarta. Angka tersebut, menurutnya, menggambarkan bahwa biaya hidup di Jogja tidak bisa dianggap murah, meski masih di bawah DKI Jakarta dan lebih tinggi dibandingkan Banten.
“Dan itu yang perlu teman-teman pahami bahwa Jogja itu versi rilis ini KHL nya tertinggi kedua setelah di DKI Jakarta kira-kira ini pas apa tidak gitu ya. Artinya itu kan simbol bahwa kehidupan Jogja memang tidak murah, di bawah DKI bahkan di atas Banten,” lanjutnya.
Pemda DIY menetapkan UMP 2027 sebesar Rp2.725.000, naik Rp307.505 atau 12,72% dari UMP 2026 sebesar Rp2.417.495. Besaran UMP terbaru itu setara dengan 56,31% dari KHL yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan RI.
Penetapan tersebut tercantum dalam Keputusan Gubernur DIY Nomor 392 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Tahun 2027. Pemda DIY juga menerbitkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 393 Tahun 2026 tentang Penetapan Upah Minimum Sektoral Provinsi Tahun 2027.