Sultan HB X Ingatkan Pejabat Jaga Integritas di Tengah Dinamika Politik


HAIJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X meminta penyelenggara pemerintahan menjalankan kewenangan dengan tanggung jawab dan integritas. Ia juga mengingatkan para pejabat untuk terus introspeksi di tengah persoalan nasional dan dinamika politik yang menghangat.
Pesan itu disampaikan Sultan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD DIY, Jumat (13/11/2026). Ia menyinggung sejumlah persoalan yang dihadapi Indonesia, antara lain kebakaran hutan dan lahan (karhutla), relokasi anggaran, serta perkembangan politik nasional.
Menurut Sultan, berbagai persoalan tersebut mengingatkan bahwa kewenangan pemerintahan merupakan amanah yang perlu dijalankan dengan hati-hati. Pejabat publik, kata dia, tidak boleh menggunakan kewenangan secara sembarangan dan harus mengutamakan kepentingan masyarakat.
"Situasi tersebut mengajarkan bahwa kewenangan yang telah diberikan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, kehati-hatian, integritas, serta keberpihakan kepada masyarakat," kata Sultan di hadapan anggota dewan.
Ia menilai persoalan di tingkat nasional maupun daerah perlu diperhatikan secara serius. Tantangan yang dihadapi tidak hanya berkaitan dengan politik, tetapi juga persoalan sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
Sultan menambahkan, rasa syukur atas amanah tidak cukup disampaikan melalui ucapan. Para penyelenggara pemerintahan perlu menunjukkan kesadaran untuk memperbaiki diri melalui sikap dan tindakan dalam menjalankan tanggung jawab.
"Rasa syukur ke hadirat Allah Subhanahu wa taala hendaknya tidak hanya kita wujudkan melalui ungkapan lisan, tetapi juga melalui sikap introspeksi dan kesadaran untuk terus memperbaiki diri dalam menjalankan amanah dan tanggung jawab kita masing-masing," ujarnya.
Pesan tersebut juga ditujukan kepada penyelenggara pemerintahan di DIY. Sultan menilai pemerintah daerah perlu mengevaluasi kebijakan secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Evaluasi, menurutnya, tidak semestinya hanya berfokus pada pelaksanaan program secara administratif. Kebijakan pemerintah juga harus memberikan solusi dan menjawab persoalan warga.
"Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan daerah, kita perlu terus melakukan evaluasi dan introspeksi terhadap berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan, sehingga memberikan manfaat, menghadirkan solusi, serta mampu menjawab persoalan yang dihadapi," katanya.
Pernyataan Sultan disampaikan saat dinamika politik nasional menjadi perhatian publik. Sehari sebelumnya, Kamis (12/11/2026), Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri dari jabatannya.