Kulonprogo Siapkan Enam Kawasan Industri untuk Menarik Investor


HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memperkuat enam kawasan peruntukan industri, termasuk Sentolo, untuk menarik investor dan membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat.
Pengembangan kawasan diarahkan pada investasi yang terukur dan ramah lingkungan, sekaligus memberi manfaat ekonomi langsung bagi warga. Sejumlah sektor, seperti industri pengolahan makanan, pertambangan, dan komoditas unggulan lainnya, masuk dalam pemetaan potensi investasi.
Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal BKPM Nur Fuad mengatakan Kulonprogo memiliki modal dasar dan potensi besar untuk dikembangkan sebagai kawasan industri terpadu. Tim BKPM bersama konsultan telah mengumpulkan data dan menggali potensi di lapangan.
“Kulonprogo memiliki modal inti yang cukup dan potensi yang sangat besar untuk dikonsolidasikan. Tim kami bersama tim konsultan telah turun ke lapangan untuk mengumpulkan data serta menggali berbagai potensi yang siap diuji dan dipertemukan dengan visi investor,” ujarnya kepada wartawan, Kamis (12/11/2026).
Fuad menjelaskan, pengembangan enam kawasan peruntukan industri di Kulonprogo, termasuk Sentolo, didukung jaringan konektivitas infrastruktur dan moda transportasi yang memadai. Dukungan tersebut dapat menjadi modal bagi pengembangan beragam sektor industri pengolahan.
Data potensi yang dikumpulkan di lapangan akan dikaji dan disesuaikan dengan kebutuhan serta visi calon investor. Industri makanan, pertambangan, dan komoditas unggulan lainnya dinilai berpeluang dikembangkan di kawasan tersebut.
Bupati Kulonprogo Agung Setyawan menyambut baik fasilitasi BKPM dalam pengembangan kawasan industri. Namun, ia menegaskan investasi yang masuk harus memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kita harus menggenjot peluang investasi di Kulonprogo, namun investasi tersebut harus memberikan dampak positif yang benar-benar diperlukan masyarakat. Warga lokal harus terlibat aktif, sehingga penataan potensi ini kita bedah dengan cermat sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Agung mengatakan keterlibatan warga menjadi perhatian dalam penataan potensi investasi. Pemerintah daerah ingin memastikan pengembangan kawasan tidak hanya mendatangkan modal, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan memberi dampak ekonomi bagi masyarakat.
Pemkab Kulonprogo juga masih berfokus menyelesaikan landasan regulasi penataan ruang melalui Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pemerintah daerah memastikan kesesuaian dengan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) agar pengembangan investasi tetap sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan.
Untuk mematangkan penawaran investasi, Pemkab Kulonprogo melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah dalam penyusunan dokumen Ready to Offer. Perangkat daerah yang terlibat meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (Dispertaru), Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida).
Dokumen Ready to Offer ditargetkan rampung tahun ini. Penyusunannya diharapkan membuat potensi kawasan industri Kulonprogo semakin siap ditawarkan kepada investor dengan tetap memperhatikan ketentuan tata ruang dan ketahanan pangan daerah.