SPPG Kedungpoh Gunungkidul Hentikan Sementara Layanan MBG


HAIJOGJA.COM - SPPG Kedungpoh di Kapanewon Nglipar, Gunungkidul, menghentikan sementara layanan Makan Bergizi Gratis (MBG) pada Kamis (12/11/2026) hingga Jumat (13/11/2026). Penghentian dilakukan untuk mencari solusi atas penurunan penghasilan sukarelawan akibat kebijakan efisiensi Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemilik SPPG Kedungpoh, Wahyu Suharjo, membenarkan penghentian sementara tersebut. Ia memastikan layanan MBG akan kembali berjalan pada Senin (16/11/2026) untuk mendistribusikan makanan kepada anak sekolah dan penerima manfaat lainnya.
Wahyu menjelaskan, petunjuk teknis terbaru BGN menetapkan SPPG Kedungpoh hanya membutuhkan 15 sukarelawan untuk melayani 1.316 penerima manfaat. Sementara itu, unit tersebut saat ini memiliki 36 sukarelawan.
Ia mengaku tidak ingin mengurangi jumlah pekerja karena khawatir keputusan itu berdampak pada penghasilan mereka. Pengelola sempat mencoba mempertahankan seluruh sukarelawan selama dua hari, yakni Selasa dan Rabu, dengan mengikuti skema BGN.
“Sudah dicoba selama dua hari [Selasa dan Rabu] dengan memperkerjakan semua sukarelawan, tapi dengan skema dari BGN, maka berdampak terhadap pendapatan yang diraih per harinya,” katanya.
Sebelum aturan baru diterapkan, setiap sukarelawan bisa memperoleh Rp110.000 per hari. Namun, dengan skema baru dan seluruh sukarelawan tetap bekerja, penghasilan masing-masing turun menjadi Rp42.500 per hari.
Wahyu mengatakan persoalan tersebut masih dirundingkan. Meski demikian, layanan MBG dijadwalkan kembali beroperasi pada Senin (16/11/2026). “Ini masih dirundingkan, tapi mulai Senin akan kembali beroperasi melayani MBG,” katanya.
Terpisah, Pelaksana Tugas Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Gunungkidul, Kelik Yuniantoro, memastikan hanya SPPG Kedungpoh yang menghentikan operasional sementara. SPPG lainnya di Gunungkidul tetap beroperasi seperti biasa.
“Hanya satu SPPG yang menghentikan operasional untuk sementara,” kata Kelik. Ia menjelaskan kebijakan efisiensi dan penyesuaian jumlah penerima manfaat dari BGN turut memengaruhi kebutuhan tenaga sukarelawan dan besaran honorarium yang diterima.
“Kebijakan ini berdampak terhadap jumlah sukarelawan dan honorariumnya,” kata Kepala Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja tersebut.