Sosiolog UGM Nilai Kekerasan Aparat Gerus Kepercayaan Publik
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 07:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - PSS Sleman menghadapi masalah ketersediaan pemain setelah sejumlah anggota skuad mengalami cedera selama jeda internasional. Bek asal Brasil, Lucao, dipastikan absen dua hingga tiga bul
HAIJOGJA.COM - Trans Jogja melayani berbagai kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari pusat kota, kampus, permukiman, terminal, stasiun, hingga destinasi wisata. Tarif reguler non-tunai pada
HAIJOGJA.COM - Alokasi dana desa untuk kalurahan di Kabupaten Bantul pada 2027 diperkirakan tetap rata-rata sekitar Rp373 juta. Jumlah itu jauh di bawah alokasi sebelumnya yang mencapai sekitar Rp1 mi
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widnyata, menilai kekerasan aparat saat mengamankan demonstrasi dapat semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ia meminta pemerintah membenahi institusi keamanan secara menyeluruh, terutama pola penanganan aksi penyampaian pendapat.
Menurut Andreas, pemulihan kepercayaan publik tidak cukup dilakukan melalui pernyataan atau janji untuk menerapkan pendekatan humanis. Pola pengamanan demonstrasi yang masih memperlihatkan sikap represif terhadap masyarakat sipil, katanya, perlu diubah.
Ia menegaskan, kekerasan dalam demonstrasi merupakan persoalan serius karena menyampaikan pendapat adalah hak konstitusional warga negara yang dilindungi undang-undang.
"Jadi bagaimanapun juga segala bentuk praktik ini, kembalinya remiliterisasi di negeri ini dengan otoritarianisme yang semakin menguat, dengan praktik kekerasan yang juga semakin terlihat di dalam aksi-aksi yang bahkan itu sangat konstitusional, itu adalah hak sipil yang dilindungi oleh konstitusi," kata Andreas, Kamis (12/11/2026).
Andreas juga mendorong kepolisian mengubah paradigma pengamanan demonstrasi dengan mengutamakan komunikasi dan dialog bersama massa. Menurut dia, pendekatan persuasif seharusnya menjadi bagian utama dari tugas kepolisian, bukan penggunaan kekuatan untuk menghadapi masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
Ia menyebut pengamanan aksi perlu mengedepankan cara yang persuasif, komunikatif, dan deliberatif. Momentum ini, ujarnya, semestinya dimanfaatkan untuk mengakhiri praktik kekerasan.
"Yang dibutuhkan sebetulnya adalah kekuatan persuasif, komunikatif, dan deliberatif. Sehingga kepolisian mestinya apa yang dijanjikan tentang polisi humanis itu sudah waktunya untuk diubah dan diakhiri praktik-praktik tindak kekerasan," ujarnya.
Andreas turut menyoroti pendekatan militeristik dalam pengamanan demonstrasi. Ia mengingatkan bahwa secara konstitusional, kepolisian dan militer merupakan institusi yang terpisah. Namun, menurut pengamatannya, praktik di lapangan terkadang memperlihatkan pola seolah keduanya menyatu saat menghadapi masyarakat sipil.
"Secara konstitusional terpisah, tetapi dalam praktik di lapangan hari ini menunjukkan hal yang sama, mereka menjadi satu kembali dan menjadi kekuatan menggebuk masyarakat sipil sebagai pemilik kedaulatan negara ini," katanya.
Pernyataan Andreas muncul di tengah sejumlah demonstrasi di Jogja yang berujung kericuhan. Peristiwa tersebut terjadi di Simpang Gramedia pada 1 September 2026, kawasan Malioboro pada 20 dan 28 Oktober, serta dalam aksi terbaru pada Selasa (10/11/2026).
Pola pengamanan kepolisian dalam rangkaian aksi itu turut menjadi sorotan, termasuk pemasangan kawat berduri dan pelibatan personel TNI untuk mengamankan kawasan demonstrasi.
Andreas mengingatkan agar masyarakat sipil tidak selalu dianggap bertanggung jawab atas setiap kericuhan. Ia menilai keberadaan kelompok yang melakukan kekerasan juga perlu diklarifikasi dalam setiap peristiwa.
Ia mempertanyakan kemungkinan adanya pihak lain yang melakukan kekerasan, sementara masyarakat yang menyampaikan aspirasi justru menjadi sasaran tudingan.
"Seringkali kambing hitam itu justru ditempatkan kepada masyarakat sipil yang murni untuk menyuarakan aspirasi karena kemarahan, karena kejengkelan, enggak pernah didengar dan bahkan dipungkam dengan praktik-praktik seperti ini," tuturnya.
Andreas meminta pemerintah mengklarifikasi secara terbuka setiap tindakan kekerasan yang terjadi selama rangkaian demonstrasi. Menurutnya, penanganan aksi tidak boleh hanya berfokus pada pengendalian massa, tetapi juga harus mengungkap dugaan kekerasan dan pihak yang bertanggung jawab.
Ia menegaskan demonstrasi merupakan hak konstitusional masyarakat, termasuk kelompok muda yang menyuarakan keresahan tentang masa depan mereka. Negara, katanya, seharusnya memberi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, bukan meresponsnya dengan tindakan represif.
"Negara ini malah melakukan praktik yang selalu sebaliknya, selalu represif dan koersif, bahkan kemudian melakukan proses pengkambinghitaman kepada masyarakat sipil," katanya.
