Saksi Sebut Gaji Karyawan Art Fashion Tak Dibayar Sejak Mei 2023
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Sabtu, 14 November 2026 00:21 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Bus Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melayani perjalanan dari Malioboro menuju Pantai Parangtritis pada Sabtu, 14 November 2026. Tarifnya Rp12.000 untuk sekali perjalanan, d
HAIJOGJA.COM - Sebanyak 15 perjalanan KRL Jogja-Solo dijadwalkan beroperasi dari Stasiun Yogyakarta menuju Stasiun Palur pada Sabtu (14/11/2026). Kereta pertama berangkat pukul 05.05 WIB, sedangkan pe
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kota (Pemkot) Jogja mengerahkan sekitar 10.000 peserta untuk mengikuti kerja bakti massal di 45 kelurahan pada Sabtu (14/11/2026). Kegiatan yang dimulai pukul 07.00 WIB itu m
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Perselisihan jual beli perusahaan konveksi Art Fashion antara Abi Husni sebagai penggugat dan Yulio Aqua Mare sebagai tergugat kembali bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Bantul. Dalam sidang gugatan perdata perbuatan melawan hukum (PMH), Kamis (12/11/2026), saksi dari pihak penggugat menyebut gaji karyawan tidak dibayarkan sejak Mei 2023 dan masih ada kekurangan pembayaran dalam transaksi jual beli perusahaan.
Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi dari pihak penggugat itu menghadirkan Antonius Aninditio dan Bregas Adi Sulistio. Tergugat I dan II hadir, sedangkan notaris yang turut menjadi tergugat tidak menghadiri persidangan.
Antonius mengatakan ia bekerja bersama Abi Husni sejak 2015 hingga Desember 2023 sebagai kepala desainer. Art Fashion, yang mulai beroperasi pada 2014, dijual Abi kepada Yulio pada 2022. Setelah kepemilikan beralih, operasional perusahaan dilanjutkan oleh Yulio.
“Masalahnya setelah berganti kepemilikan kami tidak dibayar sejak Mei 2023. Masalah lain ada kekurangan pembayaran saat jual beli. Dijual Rp2 miliar, baru dibayar Rp500 juta,” kata Antonius di hadapan majelis hakim.
Antonius juga menyebut Art Fashion pernah memiliki ratusan pelanggan. Menurutnya, pada periode Desember 2022 hingga April 2023, omzet perusahaan dari pesanan pelanggan mencapai sekitar Rp800 juta.
Saat ditanya kuasa hukum penggugat, A. Muslim Murjiyanto, Antonius mengatakan uang omzet tersebut dipegang Yulio. Ia menyebut informasi mengenai nilai omzet itu diperoleh dari bagian administrasi perusahaan.
Antonius turut menjelaskan pemindahan sejumlah aset ke gudang milik Abi setelah kontrak kantor tidak diperpanjang. Aset yang dipindahkan terdiri dari enam komputer, sekitar 40 mesin pres dan mesin jahit, serta dua printer. Menurut keterangannya, nilai aset tersebut masing-masing sekitar Rp600 juta-Rp700 juta dan Rp300 juta.
“Pemindahan aset hanya sementara untuk menyelamatkan barang-barang agar tidak terlantar,” ujarnya. Antonius mengaku telah memberi tahu Yulio, tetapi tidak mendapat respons. Saat dipindahkan, kondisi barang disebut masih bagus. Namun, ia mengaku tidak mengetahui keadaan aset setelah berada di gudang.
Dalam pemeriksaan kuasa hukum tergugat, Juni Prasetyo Nugroho, Antonius mengatakan tidak mengetahui secara langsung persoalan dana pribadi Yulio pada 2022 dan 2023 yang disebut digunakan untuk operasional perusahaan. Ia juga menerangkan persoalan pidana terkait jual beli perusahaan muncul setelah karyawan memprotes pembayaran gaji. Menurut Antonius, Yulio sempat menjanjikan pembayaran, tetapi janji itu tidak terealisasi.
Antonius menyatakan terakhir bekerja di Art Fashion pada Desember 2023. Setelah itu, menurut dia, perusahaan tidak lagi beroperasi.
Pada akhir sidang, kuasa hukum penggugat, Muslim Murjolianto, menyampaikan adanya laporan dugaan tindak pidana baru yang menyeret tergugat dan pihak terkait. Laporan bernomor LP/B/218/XI/2026/SPKT/POLRES BANTUL/POLDA D.I YOGYAKARTA itu tercatat tertanggal 7 November 2026.
Dalam laporan tersebut, penggugat bertindak sebagai pelapor atas dugaan pemalsuan dan/atau sumpah palsu dan/atau pemberian keterangan palsu dalam akta autentik. Dugaan itu berkaitan dengan bukti yang disampaikan para tergugat dalam perkara nomor 63/Pdt.G/2026/PN Btl.
Pihak penggugat menduga bukti tersebut merupakan bagian dari upaya manipulasi dan rekayasa untuk menipu majelis hakim PN Bantul maupun Mahkamah Agung. Kuasa hukum penggugat juga menyebut bukti yang sama diajukan sebagai syarat permohonan peninjauan kembali (PK) dalam perkara pidana nomor 246/Pid.B/2024/PN.Btl yang telah berkekuatan hukum tetap.
“Karena bukti yang disampaikan para tergugat tersebut juga diajukan sebagai syarat pengajuan PK kasus pidana nomor 246/Pid.B/2024/PN.Btl yamg sudah inkrah,” pungkasnya.
