Sultan Buka Evaluasi Pergub Jaga Warga jika Dinilai Menghambat Demokrasi
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:11 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyata
HAIJOGJA.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memetakan sekitar 22.000 pohon perindang milik pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Pohon yang dinilai rawan kar
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X membuka peluang mengevaluasi Peraturan Gubernur DIY Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga. Evaluasi dapat dilakukan jika penerapannya menghambat demokratisasi atau merugikan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Sultan saat menemui massa Aliansi Jogja Memanggil (AJM) di halaman Kantor Gubernur DIY, Kota Jogja, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, AJM mendesak pemerintah mencabut Pergub Jaga Warga karena menilai aturan itu berpotensi membuka ruang bagi praktik premanisme di Bumi Mataram.
Sultan menjelaskan, Jaga Warga dibentuk untuk membantu menjaga keamanan dan ketenteraman masyarakat di lingkungan masing-masing. Menurutnya, keberadaan kelompok itu perlu dilihat dalam konteks persoalan sosial yang dihadapi warga sehari-hari, seperti penyalahgunaan narkoba dan berbagai bentuk kenakalan.
Karena itu, Sultan mengatakan pertimbangan mengenai fungsi Jaga Warga perlu diperhitungkan sebelum pemerintah memutuskan pencabutan aturan. “Kalau ada yang minta untuk itu dicabut, saya punya argument begini, bahwa Jaga Warga ada untuk menjaga warga. Warga menghadapi masalah. Di masyarakat ada masalah tentang narkoba hingga kenakalan lain. Jadi bagi saya, itu juga dipertimbangkan,” kata HB X kepada massa aksi.
Meski menjelaskan alasan pembentukan kelompok tersebut, Sultan tidak menutup kemungkinan Pergub ditinjau kembali jika pelaksanaannya menyulitkan demokratisasi di tengah masyarakat. “Kalau itu mempersulit menumbuhkan demokratisasi, ya kami tinjau,” katanya.
Sultan belum menyampaikan keputusan untuk mencabut atau mengubah Pergub Nomor 41 Tahun 2023. Ia juga menekankan bahwa Jaga Warga harus bertujuan menciptakan rasa aman dan nyaman, bukan menimbulkan persoalan baru bagi masyarakat.
Menurut Sultan, pemerintah bertanggung jawab memastikan warga tetap mendapat perlindungan. Ia menyoroti pentingnya mencegah tindakan yang dapat berujung pada kriminalisasi terhadap warga yang berusaha memenuhi kebutuhan hidup. “Kami harus melindungi masyarakat juga. Kami tidak ingin ada kriminalisasi terhadap warga karena mencari sesuap nasi,” ucapnya.
Pernyataan itu muncul di tengah kritik AJM terhadap praktik Jaga Warga dalam sejumlah kegiatan masyarakat, termasuk demonstrasi. Massa aksi mempertanyakan kehadiran anggota Jaga Warga yang mengenakan rompi di lokasi demonstrasi.
AJM menilai pengamanan aksi penyampaian pendapat semestinya menjadi kewenangan kepolisian. Mereka mengkhawatirkan keterlibatan Jaga Warga dalam situasi demonstrasi dapat membuka ruang bagi tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan awal pembentukan kelompok tersebut.
Hingga Desember 2025, jumlah anggota Jaga Warga di DIY mencapai lebih dari 100 ribu orang dan tersebar di berbagai wilayah. Besarnya jumlah anggota itu turut menjadi perhatian dalam perdebatan mengenai pelaksanaan dan pengawasan fungsi kelompok.
Pergub mengatur bahwa kegiatan Jaga Warga dapat dibiayai melalui APBD DIY, APBD kabupaten/kota, sumber lain yang sah dan tidak mengikat, serta swadaya atau partisipasi masyarakat. Ketentuan tersebut tidak berarti seluruh anggota menerima pembayaran dari anggaran pemerintah.
AJM mempersoalkan penggunaan anggaran daerah karena menilai praktik di lapangan tidak selalu sejalan dengan tujuan dalam Pergub. Kritik mereka terutama menyasar kehadiran anggota Jaga Warga dalam sejumlah demonstrasi, yang dinilai berpotensi mengaburkan batas peran kelompok masyarakat dan aparat pengamanan.
Pergub DIY Nomor 41 Tahun 2023 mengatur Kelompok Jaga Warga dan Omah Jaga Warga, mencakup pelaksanaan, pembentukan kelompok, pola koordinasi, peningkatan kemampuan, pembinaan, hingga pembiayaan.
