Aliansi Jogja Memanggil Tuntut Pemberantasan Premanisme dan Upah Layak
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:11 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyata
HAIJOGJA.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memetakan sekitar 22.000 pohon perindang milik pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Pohon yang dinilai rawan kar
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Ratusan orang yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil menggelar aksi di Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026). Mereka mendesak pemerintah daerah segera memberantas premanisme dan memenuhi tuntutan upah layak bagi pekerja.
Perwakilan Aliansi Jogja Memanggil, Agof, mengatakan praktik premanisme di Yogyakarta telah berlangsung cukup lama tanpa penyelesaian. Menurut dia, persoalan itu juga belum dituntaskan di tingkat nasional.
Agof menilai Pemda DIY dan pemerintah pusat masih membiarkan praktik premanisme merajalela di sektor sipil. Massa aksi meminta pemerintah menghapus peraturan daerah yang dinilai melindungi praktik tersebut serta memberantas premanisme di berbagai wilayah DIY.
“Kami di sini Aliansi Jogja Memanggil datang ke Gubernur itu sesuai dengan kesepakatan bahwa kami menuntut ada beberapa poin kasus-kasus di Yogyakarta harus segera diselesaikan,” ujarnya saat ditemui di sela-sela aksi, Selasa (10/11/2026).
Selain pemberantasan premanisme, Aliansi Jogja Memanggil menuntut upah pekerja di DIY disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. Agof menyebut kebutuhan hidup layak saat ini mencapai Rp4,6 juta, sementara upah di DIY dinilai masih jauh di bawah angka tersebut.
Karena itu, aliansi mendesak pemerintah segera menyelesaikan persoalan pengupahan agar upah pekerja di Yogyakarta sesuai dengan kebutuhan hidup layak.
Humas Aliansi Jogja Memanggil, Dion, menjelaskan bahwa kelompok yang beraksi terdiri atas berbagai elemen masyarakat, organisasi, dan komunitas dari sejumlah kampus di Yogyakarta. Ia tidak menyebutkan nama-nama organisasi maupun komunitas yang tergabung, tetapi menyatakan jumlahnya cukup banyak.
Dion mengatakan massa datang ke Kantor Gubernur DIY untuk menemui Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X, dan menyampaikan tuntutan secara langsung. “Harapan teman-teman Aliansi Jogja Memanggil dan rakyat pada umumnya, itu berharap penuh Pak Gubernur itu bisa temui kami,” ujarnya.
Ia menambahkan, keinginan bertemu langsung dengan gubernur juga berkaitan dengan sejumlah aksi sebelumnya, ketika permintaan untuk bertemu disebut kerap diwakilkan kepada pejabat lain. Massa khawatir aspirasi mereka tidak dapat dituntaskan sesuai harapan dan berharap Sri Sultan Hamengkubuwono X bersedia menemui mereka.
Dion menegaskan dua persoalan yang ingin segera diselesaikan adalah praktik premanisme di Yogyakarta dan upah layak bagi pekerja, dengan mempertimbangkan kebutuhan hidup masyarakat di DIY.
“Tuntutan utamanya itu segera menyelesaikan kasus premanisme di Yogyakarta. Kedua, segera menyelesaikan untuk upah layak di Yogyakarta, sesuai dengan kebutuhan di Yogyakarta,” katanya.
