Forum Kebangsaan DIY Desak Dugaan Penyadapan Prabowo Diusut Tuntas
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:11 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memetakan sekitar 22.000 pohon perindang milik pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Pohon yang dinilai rawan kar
HAIJOGJA.COM - Pendapatan daerah Kabupaten Bantul hingga Oktober 2026 mencapai 78,98% dari target. Di antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan target pendapatan utama, Dinas Pariwisata mencatat
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan sikap itu disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan, Selasa (10/11/2026).
Penasihat Forum Kebangsaan, Syukri Fadholi, mengatakan Indonesia tengah menghadapi kondisi memprihatinkan. Ia menyebut negara berada dalam status darurat nasional dan meminta masyarakat memberi perhatian serius. "Negara kita sedang tidak baik-baik saja dan hari ini secara resmi berada dalam status darurat nasional," ujar Syukri, Selasa (10/11/2026).
Syukri menyoroti dugaan penyadapan ilegal tingkat tinggi yang menurutnya melibatkan oknum aparat penegak hukum dan pembantu presiden. Ia mengatakan pengintaian itu diduga menyasar Prabowo, jajaran kabinet yang setia, pimpinan partai politik pendukung pemerintah, serta sejumlah tokoh penting pendukung presiden.
Ia menilai dugaan tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan makar dan kudeta terselubung atau soft coup terhadap pemerintahan yang sah. "Tindakan ini sudah bukan lagi sekadar pelanggaran hukum biasa, melainkan bentuk makar dan kudeta terselubung (soft coup) terhadap pemerintahan yang sah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang sangat membahayakan kedaulatan negara dan rakyat se-Indonesia," tegasnya.
Forum Kebangsaan menyampaikan sejumlah tuntutan yang disebut sebagai upaya menjaga keutuhan bangsa. Mereka mendesak Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mundur serta meminta dugaan keterlibatan aktor intelektual penyadapan di lingkungan istana diusut hingga tuntas.
Forum itu juga menuntut pihak-pihak yang dianggap mengkhianati kedaulatan negara dijatuhi hukuman seberat-beratnya, termasuk hukuman mati. Mereka meminta kabinet dibersihkan dari unsur-unsur yang dituding terlibat makar melalui perombakan menyeluruh, serta mendesak pemerintah menghadirkan solusi konkret untuk mengatasi kondisi negara yang dinilai semakin terpuruk.
Politikus senior Amien Rais, yang hadir dalam kegiatan tersebut, turut mengkritik institusi kepolisian. Ia menyinggung dinamika kekuasaan pada masa lalu, termasuk penahanan sejumlah pihak terkait perkara dugaan penyadapan. Amien menuding Kapolri pada periode sebelumnya melakukan penyadapan yang dinilainya tidak masuk akal, terutama terhadap Prabowo.
"Kapolri yang paling buruk di sepanjang masa itu ya, itu melakukan penyadapan. Terutama penyadapan Pak Prabowo itu kan betul-betul ya sesuatu yang tidak masuk akal," ujar Amien. Meski menyampaikan kritik, ia menilai penahanan yang dilakukan saat ini merupakan perkembangan baik dan berharap penegakan hukum berlangsung adil. "Jadi saya berpesan kalau sekarang dia ditahan ya di Markas Komando Brimob," tambahnya.
