17 PJ Lurah Kulonprogo Dilantik 3 Desember, Pilkades Serentak Digelar Februari 2027


HAIJOGJA.COM - Sebanyak 17 pejabat sementara (PJ) lurah di Kulonprogo akan dilantik pada 3 Desember 2026 untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan lurah purna tugas. Masa jabatan 19 lurah di kabupaten tersebut berakhir pada tanggal yang sama, sedangkan pemilihan lurah serentak dijadwalkan berlangsung pada Februari 2027.
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMK Dalduk KB) Kulonprogo memastikan persiapan pergantian kepemimpinan berjalan sesuai jadwal. Para PJ lurah akan menjalankan pemerintahan hingga lurah definitif hasil pemilihan dilantik.
Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Kalurahan DPMK Dalduk KB Kulonprogo, Risdiyanta, mengatakan pelantikan PJ lurah akan digelar bersamaan dengan sosialisasi pemilihan lurah serentak 2027.
"Besok tanggal 3 Desember itu kan para lurahnya habis masa jabatan. Jadi, besok tanggal 3 [Desember] itu pelantikan PJ sekalian sosialisasi Pilkades serentak tahun 2027," ujar Risdiyanta saat dikonfirmasi, Jumat (13/11/2026).
Dari 19 jabatan lurah yang berakhir masa baktinya pada 3 Desember 2026, dua kalurahan telah lebih dahulu memiliki PJ lurah. Pergantian di dua wilayah itu dilakukan karena lurah sebelumnya berhalangan tetap dan mengundurkan diri.
Kedua kalurahan tersebut adalah Karangsewu dan Brosot di Kapanewon Galur. Lurah Karangsewu meninggal dunia, sedangkan Lurah Brosot mengundurkan diri karena sakit. Karena itu, kedua kalurahan tidak memerlukan PJ lurah baru dalam pelantikan 3 Desember.
Risdiyanta menyebut tiga kapanewon tidak termasuk dalam gelombang pemilihan lurah serentak kali ini. "Terdapat tiga kapanewon yang tidak masuk dalam gelombang pemilihan lurah serentak kali ini yakni Samigaluh, Girimulyo dan Nanggulan," ungkapnya.
PJ lurah yang ditunjuk berasal dari sejumlah perangkat daerah, tidak hanya dari lingkungan kapanewon. Pemerintah Kabupaten Kulonprogo menugaskan sejumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk mengisi posisi tersebut.
Beberapa instansi yang mengirimkan PNS di antaranya Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). "Ya, dari dinas macam-macam. Ada PJ yang dari Dinas Pariwisata ada, dari Dinas Perhubungan, Satpol PP juga ada. Jadi bukan harus dari Dinas PMK, malah tidak ada dari Dinas PMK," jelas Risdiyanta.
DPMK Dalduk KB Kulonprogo juga memastikan para lurah yang akan mengakhiri masa jabatan telah menyelesaikan kewajiban administratif, termasuk menyusun dan menyerahkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (LPPK) akhir masa jabatan.
Menurut Risdiyanta, laporan tersebut disusun sekitar lima bulan sebelum masa jabatan berakhir, yakni pada Juni 2026, dan telah diserahkan kepada bupati. "Mereka setiap akhir masa jabatan sudah menyusun laporan LPPK, laporan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan akhir masa jabatan. Kemarin sudah nyusun, 5 bulan sebelum berakhirnya ini sekitar bulan Juni itu mereka sudah menyusun dan diserahkan kepada bupati," tegas Risdiyanta.