Serapan Telur Peternak Bantul oleh SPPG Belum Optimal
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 00:02 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaktifkan kembali Baron Technopark di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari. Kawasan peng
HAIJOGJA.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga Kamis (12/11/2026). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul optimistis target Rp63,22 mil
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja mendorong pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan kampung wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Ketentuan tersebut diusulkan masuk dalam Rancangan Peratur
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Peternak ayam petelur di Bantul masih menghadapi kendala pemasaran di tengah biaya produksi yang tinggi. Serapan telur lokal oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dinilai belum optimal, sementara harga jual telur turun dan harga pakan pabrikan tetap tinggi.
Ketua Komisi B DPRD Bantul Arif Haryanto menilai program nasional semestinya membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk peternakan lokal. Namun, rantai pasok program tersebut dinilai belum terhubung sepenuhnya dengan potensi produksi di daerah.
Arif mengatakan SPPG dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) seharusnya bisa menjadi saluran penyerapan hasil peternakan masyarakat. Dengan begitu, peningkatan produksi telur lokal dapat diikuti kepastian pasar bagi peternak.
“Konsepsi idealnya, program-program nasional itu bisa menyerap potensi lokal. Misalnya, produk telur lokal bisa langsung diterima SPPG atau KDMP. Kenyataannya ternyata tidak inline, tidak bisa langsung seperti itu,” ujarnya, Rabu (11/11/2026).
Selama ini, kata Arif, setiap pihak masih mengandalkan jalur distribusi dan pemasok masing-masing. Peternak lokal pun harus mencari pasar sendiri tanpa mengetahui secara pasti apakah kebutuhan bahan pangan SPPG dapat dipenuhi dari produksi Bantul.
Kondisi itu menjadi persoalan ketika produksi meningkat, tetapi tidak disertai perluasan pasar yang mampu menyerap hasil panen. “Ini tentu menjadi dilema ketika produksi peternak meningkat, tetapi tidak diikuti perluasan pasar yang mampu menyerap hasil panen,” ujarnya.
Selain pemasaran, biaya produksi juga menjadi tantangan bagi keberlangsungan usaha peternakan. Arif menyebut bantuan pemerintah pusat tidak otomatis mencukupi kebutuhan pakan hingga ternak siap menghasilkan telur untuk dijual.
Bantuan tersebut masih berupa subsidi sehingga sebagian besar kebutuhan pakan tetap ditanggung peternak. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bantul belum memiliki intervensi khusus berupa subsidi pakan ternak karena keterbatasan anggaran.
“Kalau ketersediaan pakan, bantuan dari pusat itu tidak serta-merta bersamaan dengan kebutuhan pakan sampai ternak siap panen. Akhirnya tetap menjadi tanggungan peternak,” katanya.
Selama ini, dukungan pemerintah daerah untuk sektor peternakan lebih banyak berupa intervensi seperti imunisasi. Arif mendorong peternak mempertimbangkan alternatif pakan di luar produk pabrikan jika memungkinkan untuk menekan biaya produksi.
