DPRD Kota Jogja Minta Anggaran Kedaruratan Bencana Tetap Terjaga
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 00:12 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan potongan harga tiket sebesar 30% untuk kereta kelas ekonomi komersial selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Diskon berlaku untuk
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaktifkan kembali Baron Technopark di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari. Kawasan peng
HAIJOGJA.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga Kamis (12/11/2026). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul optimistis target Rp63,22 mil
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja meminta anggaran penanganan kedaruratan bencana tidak disamakan dengan anggaran organisasi perangkat daerah (OPD) lain di tengah kebijakan efisiensi untuk tahun depan. Kebutuhan tersebut dinilai perlu mendapat perlakuan khusus karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat.
Anggota Komisi C DPRD Kota Jogja, Sigit Wicaksono, mengatakan efisiensi anggaran tidak seharusnya mengurangi kesiapan pemerintah menghadapi potensi bencana, termasuk banjir menjelang musim hujan. Menurutnya, penganggaran kedaruratan memiliki karakteristik berbeda karena perlu memperhitungkan kondisi peralatan, sarana pendukung, serta kemampuan petugas.
“Kami sudah rakor dengan BPBD. Mitigasi sudah kami siapkan. Early Warning System juga sudah dipasang. Kami prinsip mendukung untuk kesiapsiagaan menjelang musim hujan ini,” kata Sigit saat dihubungi, Rabu (11/11/2026).
Sigit mengakui kebijakan efisiensi perlu diperhatikan dalam penyusunan APBD maupun APBN. Namun, ia menegaskan anggaran penanganan bencana tidak bisa diperlakukan sama dengan kebutuhan OPD lain. Kesiapan peralatan, kata dia, harus tetap dijaga agar bisa digunakan saat keadaan darurat.
“Bicara darurat ya tidak bisa disamakan. Kami maksimalkan. Jangan sampai peralatan rusak. Kedaruratan membicarakan nyawa,” ujarnya.
Menurut Sigit, keselamatan masyarakat harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan anggaran kebencanaan. Efisiensi, lanjutnya, tidak boleh menghambat kemampuan pemerintah memberikan pertolongan ketika bencana terjadi.
Kota Jogja dilintasi tiga sungai besar, yakni Sungai Code, Sungai Gajahwong, dan Sungai Winongo. Kondisi tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan banjir.
Sigit mengatakan upaya mitigasi perlu terus didukung, termasuk memastikan sistem peringatan dini berfungsi dan sarana penanganan darurat tetap terjaga. Selain ketersediaan anggaran, kecepatan pemerintah dalam merespons bencana juga perlu diperhatikan.
Sementara itu, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Yogyakarta, Nur Hidayat, menyebut 36 Early Warning System (EWS) telah terpasang di sejumlah titik di Kota Jogja. Jumlah tersebut dinilai mencukupi kebutuhan mitigasi, sehingga BPBD belum merencanakan pemasangan perangkat baru.
“Kami belum ada pemasangan EWS baru. Jumlah 36 itu sudah mencukupi juga,” kata Hidayat.
Perangkat EWS tersebut merupakan bagian dari sarana mitigasi yang dimiliki pemerintah daerah. Di tengah efisiensi anggaran, kesiapan sistem peringatan dini dan peralatan penanganan darurat tetap menjadi perhatian dalam menghadapi potensi bencana.
