HI UII Desak Pengusutan Independen Dugaan Kekerasan Aparat dalam Aksi 10 November
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 23:54 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaktifkan kembali Baron Technopark di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari. Kawasan peng
HAIJOGJA.COM - Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi wisata Gunungkidul mencapai Rp62,54 miliar hingga Kamis (12/11/2026). Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul optimistis target Rp63,22 mil
HAIJOGJA.COM - DPRD Kota Jogja mendorong pengaturan yang lebih jelas mengenai kedudukan kampung wisata dan kelompok sadar wisata (Pokdarwis). Ketentuan tersebut diusulkan masuk dalam Rancangan Peratur
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Program Studi Hubungan Internasional (HI) Fakultas Ilmu Sosial Budaya (FISB) Universitas Islam Indonesia (UII) mendesak pengusutan independen atas dugaan kekerasan aparat saat menangani demonstrasi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 10 November 2026.
Prodi HI FISB UII mengecam kekerasan dan intimidasi terhadap peserta aksi. Menurut program studi tersebut, keselamatan warga, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kebebasan menyampaikan pendapat harus menjadi prinsip utama dalam pengamanan demonstrasi.
Ketua Program Studi HI UII Masitoh Nur Rohma mengatakan aparat keamanan berkewajiban melindungi warga. Setiap tindakan pengamanan, ujarnya, harus memenuhi prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan akuntabilitas.
Masitoh menilai penyampaian aspirasi mahasiswa secara damai tidak seharusnya dianggap sebagai ancaman keamanan. Kebebasan berpendapat dan berkumpul di ruang publik merupakan hak konstitusional yang dijamin Undang-Undang Dasar.
“Pemerintah dan aparat tidak boleh memandang penyampaian aspirasi mahasiswa secara damai sebagai ancaman terhadap keamanan. Kebebasan berpendapat dan berkumpul di ruang publik adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar,” kata Masitoh di Jogja, Rabu (11/11/2026).
Merespons insiden tersebut, Prodi HI FISB UII menyampaikan lima tuntutan kepada pemerintah, kepolisian, dan perguruan tinggi. Pertama, pemerintah diminta membuka ruang dialog seluas-luasnya serta menjamin mahasiswa dapat menyampaikan kritik tanpa ancaman tindakan represif atau kriminalisasi.
Kedua, kepolisian diminta menjelaskan secara transparan keberadaan, kondisi, status hukum, dan dasar penangkapan setiap warga yang diamankan dalam rangkaian peristiwa itu. Ketiga, seluruh orang yang ditangkap harus mendapat akses tanpa hambatan terhadap bantuan hukum, komunikasi dengan keluarga, serta layanan kesehatan yang memadai. Mereka yang ditangkap tanpa dasar hukum sah diminta segera dibebaskan tanpa syarat.
Keempat, program studi tersebut mendesak penyelidikan yang independen, transparan, dan menyeluruh terhadap dugaan kekerasan dalam penanganan aksi. Pengusutan diminta mencakup pelaku di lapangan serta pihak yang bertanggung jawab memberikan perintah, disertai pertanggungjawaban hukum dan pemulihan hak korban.
Kelima, perguruan tinggi diminta mengambil langkah nyata untuk melindungi mahasiswa dan menjaga ruang demokrasi. Kampus diharapkan tetap menjadi tempat aman bagi kebebasan akademik, pemikiran kritis, dan aktivisme mahasiswa.
Masitoh menegaskan keberanian mahasiswa menyuarakan persoalan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu dijaga. Ia mengatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk membela martabat manusia dan memastikan mahasiswa dapat menyampaikan pandangan kritis tanpa rasa takut.
“Keberanian mahasiswa menyuarakan persoalan publik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus dirawat bersama. Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab moral untuk membela martabat manusia dan memastikan suara kritis dapat disampaikan dengan aman,” pungkas Masitoh.
