Sejumlah Kader Tolak Hasil Musda Golkar Gunungkidul, Persoalkan Aturan Partai
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:11 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyata
HAIJOGJA.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memetakan sekitar 22.000 pohon perindang milik pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Pohon yang dinilai rawan kar
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Sejumlah pengurus Partai Golkar tingkat kapanewon menolak hasil Musyawarah Daerah (Musda) XI Golkar Gunungkidul yang menetapkan Ery Agustin Sudiyanti sebagai ketua DPD setempat. Mereka menilai musda yang digelar di Kantor DPD Golkar DIY pada Senin (9/11/2026) tidak sah karena melanggar aturan partai.
Ketua PK Partai Golkar Ponjong, Supriyono, mengatakan pelaksanaan musda tidak sesuai dengan AD/ART Partai Golkar. “Kami tidak menganggap sebagai musda karena pelaksanaan menabrak aturan partai,” kata Supriyono kepada wartawan, Senin petang.
Supriyono mempersoalkan penerbitan surat Pelaksana Tugas (Plt) pengurus PK yang diterima hanya beberapa jam sebelum musda berlangsung. Ia mengakui masa kepengurusan PK berakhir pada 4 Oktober 2026.
Namun, menurut Supriyono, Pasal 75 ayat (1), (2), dan (3) Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Musyawarah Partai Golkar mengatur bahwa masa kepengurusan diperpanjang otomatis hingga musda diselenggarakan. “Ini tiba-tiba ada surat Plt ketua PK, padahal kami masih hidup dan tidak melanggar aturan dari kepartaian,” ujarnya. Ia menilai penerbitan surat tersebut tidak sesuai dengan ketentuan internal partai.
Penolakan juga disampaikan Ketua PK Panggang, Haryanto. Ia tidak menerima hasil musda dan menyebut kepemimpinan DPD I Partai Golkar DIY serta DPD II Partai Golkar Gunungkidul sebagai produk gagal.
Menurut Haryanto, pemilihan pemimpin di tingkat kabupaten semestinya mempertimbangkan aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput. “Penentuan kepemimpinan di tingkat kabupaten seharusnya mengakomodasi aspirasi pengurus kecamatan sebagai representasi akar rumput, bukan ditentukan sepihak oleh pimpinan di tingkat atas,” katanya.
Haryanto juga mempersoalkan keputusan Plt terhadap pengurus PK. Ia menilai kebijakan itu sebagai bentuk pemaksaan kehendak karena diterbitkan tanpa sepengetahuan pengurus lama. “Kami menolak seluruh keputusan yang dihasilkan karena telah terjadi pemaksaan kehendak dengan menerbitkan keputusan Plt terhadap seluruh pengurus PK tanpa sepengetahuan pengurus lama,” ujarnya.
Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, turut mengkritik proses reorganisasi tersebut. Ia menyebut proses kali ini sebagai salah satu yang paling brutal dan menyakitkan bagi kader tingkat bawah, serta menegaskan dirinya tidak memiliki kepentingan pribadi.
Ratno mengatakan sikapnya ditujukan untuk kepentingan partai. “Saya hanya ingin memperbaiki Partai Golkar agar ke depan menjadi lebih baik. Makanya, saya menyarankan agar pengurus PK segera menyampaikan surat keberatan kepada DPP Partai Golkar terkait pelaksanaan Musda XI Gunungkidul yang dinilai mengandung sejumlah pelanggaran berat,” katanya.
Sementara itu, Ery Agustin Sudiyanti belum memberikan tanggapan mengenai penolakan sejumlah pengurus PK. Ia mengatakan sedang menjalankan tugas sebagai anggota DPRD Gunungkidul dan tidak ingin menjelaskan persoalan itu melalui telepon maupun WhatsApp (WA). “Nanti akan saya jelaskan, tapi tidak lewat WA,” katanya.
