Pekerja Informal DIY Capai 55,14%, Disnakertrans Tekankan Perlindungan
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:11 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyata
HAIJOGJA.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memetakan sekitar 22.000 pohon perindang milik pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Pohon yang dinilai rawan kar
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Proporsi pekerja informal di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) mencapai 55,14% pada Agustus 2026. Angka ini naik 1,17 poin persentase dibandingkan Agustus 2025, tetapi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY menilai kenaikan tersebut belum dapat langsung disebut sebagai kemunduran.
Kepala Disnakertrans DIY Ariyanto Wibowo mengatakan, pekerja informal tetap memiliki pekerjaan dan memperoleh penghasilan sehingga tidak masuk kelompok pengangguran. Meski demikian, peningkatan jumlahnya perlu menjadi perhatian pemerintah.
Menurut Ariyanto, pekerjaan informal merupakan bagian dari karakter ekonomi DIY yang ditopang usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perdagangan, pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, pertanian, serta jasa. “Kenaikan 1,17 poin persentase memang perlu menjadi perhatian, tetapi belum bisa disimpulkan sebagai kemunduran,” ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Ia menilai persoalan pekerja informal tidak hanya terletak pada jumlah, tetapi juga kualitas pekerjaan, termasuk kepastian pendapatan, perlindungan kerja, dan akses terhadap jaminan sosial. Karena itu, pemerintah berupaya meningkatkan produktivitas dan perlindungan pekerja informal sekaligus memperluas kesempatan kerja formal.
Ariyanto menyebut beberapa hal yang memengaruhi peningkatan proporsi pekerja informal di DIY. Salah satunya ialah pertumbuhan usaha mandiri dan UMKM, termasuk usaha berbasis platform digital, jasa, dan perdagangan daring. Semakin banyak orang memilih atau terdorong untuk menjalankan usaha sendiri.
Kebutuhan akan fleksibilitas kerja di kalangan angkatan kerja muda juga menjadi faktor, terlihat dari pilihan untuk bekerja lepas dan menggunakan pola kemitraan. Selain itu, penyerapan tenaga kerja formal belum sepenuhnya mengimbangi pertambahan angkatan kerja, terutama lulusan baru. Tekanan di sejumlah industri padat karya turut mendorong sebagian pekerja beralih ke usaha informal.
Faktor lainnya adalah struktur ekonomi DIY yang didominasi usaha mikro dan kecil serta sektor jasa. “Itu bisa menjadi salah satu faktor [lapangan kerja formal terbatas], tetapi bukan satu-satunya,” kata Ariyanto.
Menurutnya, kenaikan proporsi pekerja informal dapat mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja formal bagi sebagian pencari kerja. Namun, kondisi itu juga bisa menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memilih berwirausaha atau bekerja secara fleksibel.
Disnakertrans DIY, kata Ariyanto, tidak menyimpulkan kenaikan tersebut hanya disebabkan satu faktor. Meski demikian, perluasan kesempatan kerja formal tetap menjadi prioritas pemerintah. Upaya yang ditempuh meliputi fasilitasi penempatan kerja, penyelenggaraan bursa kerja atau job fair, peningkatan kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) dan lembaga pelatihan, serta mendorong investasi dan dunia usaha untuk menyerap tenaga kerja lokal.
“Di sisi lain, kami mendorong usaha mikro dan kecil naik kelas agar sebagian dapat berkembang menjadi usaha yang lebih mapan dan formal,” ujarnya.
Selain memperluas pekerjaan formal, pemerintah berupaya memperkuat perlindungan pekerja informal. Ariyanto menjelaskan, pekerja informal tidak terikat hubungan kerja dengan pemberi kerja sehingga pendekatan perlindungannya berbeda dari pekerja formal.
Disnakertrans DIY mendorong perluasan kepesertaan jaminan sosial dengan mengajak pekerja informal atau bukan penerima upah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kepesertaan itu diharapkan mencakup setidaknya program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, serta BPJS Kesehatan.
Langkah lainnya adalah meningkatkan kompetensi dan produktivitas melalui pelatihan. Upaya ini diharapkan membantu pekerja memperoleh pendapatan lebih stabil sekaligus membuka peluang untuk beralih ke pekerjaan yang lebih layak. Pemerintah juga memberikan pendampingan dan pembinaan, termasuk mengenai keselamatan dan kesehatan kerja (K3), terutama bagi pekerja di sektor berisiko.
“Dan terakhir, kolaborasi lintas pihak, pemerintah kabupaten/kota, BPJS Ketenagakerjaan, asosiasi usaha, komunitas, dan pelaku usaha melalui tanggung jawab sosial perusahaan,” kata Ariyanto.
Disnakertrans DIY juga bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan melalui program SERTAKAN (Sejahterakan Pekerja Sekitar). Program tersebut mengajak perusahaan di DIY melindungi pekerja di lingkungan sekitarnya, termasuk pekerja rentan dan informal, melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (TSLP).
Selain itu, Disnakertrans DIY mendorong penguatan payung kebijakan agar kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan semakin merata. Sosialisasi bersama pemerintah kabupaten/kota dan komunitas pekerja juga terus dilakukan. “Harapannya, pekerja informal seperti pedagang, pengemudi, buruh lepas, dan pelaku usaha mikro memiliki perlindungan dasar saat terjadi risiko kerja,” ujarnya.
Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) DIY mencatat pekerja sektor informal mencakup 55,14% penduduk yang bekerja pada Agustus 2026. Proporsi itu meningkat 1,17 poin persentase dari 53,97% pada Agustus 2025.
Plt. Kepala BPS Provinsi DIY Endang Tri Wahyuningsih mengatakan penduduk bekerja berdasarkan status pekerjaan masih didominasi buruh, karyawan, atau pegawai, dengan proporsi 41,46%. “Dari sisi status pekerjaan, penduduk bekerja masih didominasi oleh buruh, karyawan, atau pegawai dengan proporsi 41,46,” ujarnya.
BPS DIY menjelaskan, pengelompokan pekerja formal dan informal didasarkan pada status pekerjaan, bukan jenis lapangan usaha. Pekerja informal mencakup penduduk yang berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas, serta pekerja keluarga atau tidak dibayar.
Sementara itu, pekerja formal meliputi penduduk berstatus buruh atau karyawan serta mereka yang berusaha dibantu buruh tetap atau dibayar.
