HAIJOGJA.COM – Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) Badan Gizi Nasional (BGN) dalam inspeksi terhadap sekitar 10 dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Temuan meliputi pisau berkarat, pengelolaan limbah terbuka, hingga lalat yang hinggap pada makanan siap saji.

Temuan terkait sanitasi dan kebersihan itu menjadi perhatian karena menyangkut keamanan pangan serta kesehatan penerima manfaat, terutama anak-anak. Inspeksi dilakukan tim gabungan dari sejumlah instansi terkait.

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kulon Progo, Ridwan Usman, mengatakan sebagian besar persoalan berkaitan dengan proses pengolahan makanan, kebersihan peralatan, sanitasi, dan higienitas petugas.

“Masalahnya itu di proses memasaknya di dapur kurang memenuhi SOP yang ditetapkan oleh BGN. Kebanyakan masuk ke wilayah sanitasi dan segala macam,” kata Ridwan kepada wartawan, Selasa (3/11/2026).

“Keamanan dan higienitas pangan adalah harga mati. Hasil sidak di 10 SPPG menunjukkan bahwa masih ada celah kelalaian yang berisiko tinggi terhadap kesehatan, mulai dari aspek kebersihan alat masak hingga higienitas penjamah makanan,” ujarnya.

Berdasarkan laporan inspeksi yang dikoordinasikan bersama Satgas MBG DIY dan Dinas Kesehatan Kulon Progo, sejumlah dapur diketahui belum memenuhi ketentuan BGN. Di SPPG Galur Banaran, petugas mendapati penjamah makanan menyimpan telepon genggam di saku celemek saat bertugas.

Sementara itu, di SPPG Temon Karangwuluh, tim menemukan pisau yang sudah berkarat. Di SPPG Pengasih, perlindungan dapur dari lalat dinilai belum memadai dan limbah masih dikelola secara terbuka.

Kondisi di SPPG Pengasih berisiko menyebabkan kontaminasi makanan. Petugas bahkan menemukan lalat hinggap pada nasi siap saji. Area sekitar tempat pembuangan sampah juga dinilai berpotensi menjadi tempat berkembang biak vektor penyakit.

Menindaklanjuti hasil pemeriksaan, Pemkab Kulon Progo akan memperkuat pembinaan terhadap pengelola dapur MBG. Perbaikan diminta dilakukan bertahap dengan tetap mengutamakan kesehatan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan dapur.

Ridwan mengatakan keberhasilan program pemenuhan gizi harus disertai penerapan keamanan pangan. Ia meminta setiap pengelola SPPG segera menindaklanjuti catatan hasil inspeksi.

“Kami menargetkan perbaikan ini dapat langsung dieksekusi secara bertahap. Program pemenuhan gizi harus berjalan sukses, namun faktor kesehatan, keselamatan, dan kebersihan lingkungan dapur mutlak harus dikedepankan tanpa kompromi,” ucap Ridwan.

Pengawasan dan pembinaan akan kembali difokuskan menjelang akhir 2026 untuk memastikan seluruh dapur mematuhi ketentuan BGN. Ridwan menyebut pengawasan operasional SPPG semakin ketat dan dapur yang sebelumnya bermasalah cenderung tidak lagi dibuka.

“Kita pembinaan lagi, kita pembinaan lagi. Nanti di akhir tahun ini kita lakukan pembinaan kembali. Karena BGN sudah semakin ketat, dan ada kecenderungan yang kemarin bermasalah kan tidak dibuka lagi. Makanya sekarang pembinaannya kita ketatkan kembali,” katanya.

Di tengah temuan tersebut, Pemkab Kulon Progo mencatat belum ada penolakan masyarakat maupun kelompok sasaran terhadap program MBG. Hasil evaluasi terhadap sekitar 10 SPPG menjadi dasar pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan dan mendorong penyedia makanan memperbaiki kekurangan operasional.