HAIJOGJA.COM – Komisi A DPRD Kota Jogja mendorong evaluasi terhadap berbagai kendala dalam pengembangan pemerintahan digital. Meski nilai evaluasi Kota Jogja melampaui rata-rata nasional, audit eksternal dinilai tetap diperlukan untuk menjaga kualitas sistem dan meningkatkan layanan publik berbasis teknologi.

Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja, Susanto Dwi Antoro, mengatakan penilaian dari pihak luar dapat membantu pelaksanaan evaluasi berkala secara lebih objektif dan mendalam. Menurutnya, capaian digitalisasi yang tinggi tidak seharusnya membuat pemerintah mengabaikan evaluasi lanjutan.

“​​Tetap perlu penilaian yang lebih mendalam mengingat dinamika dalam dunia digital terus berkembang tanpa henti,” ujar Susanto Dwi Antoro, dikutip Sabtu (31/10).

Data yang disampaikan menunjukkan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Jogja pada 2025 mencapai 3,6 dari skala 5. Adapun evaluasi pemerintahan digital pada 2026 mencatat nilai 2,9, lebih tinggi daripada target rata-rata nasional sebesar 1,7.

Susanto menambahkan, peningkatan kualitas pemerintahan digital tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi dan sistem. Kesiapan aparatur serta mutu layanan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga berperan penting.

Pemkot Jogja menargetkan 90 persen aparatur memiliki kompetensi digital terverifikasi melalui pelatihan dan sertifikasi. Setiap OPD juga diwajibkan mengukur kepuasan pengguna layanan digital melalui aplikasi masing-masing.

Di bidang keamanan informasi, Diskominfosan telah menerapkan standar internasional ISO 27001. Instansi tersebut juga menjadwalkan audit eksternal bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) pada akhir November 2026.

Anggota Komisi A DPRD Kota Jogja, Marwoto Hadi, meminta pemerintah terbuka mengenai hambatan yang masih muncul dalam pengembangan pemerintahan digital. Ia menilai uraian terperinci tentang kendala di lapangan dibutuhkan agar perbaikan dapat menyasar persoalan yang tepat.

Menurut Marwoto, hambatan perlu diidentifikasi, baik yang berkaitan dengan infrastruktur maupun faktor lainnya. “Apakah kendala tersebut berkaitan dengan sarana prasarana, teknologi, anggaran, atau perilaku masyarakat,” kata Marwoto Hadi.