Komisi D DPRD Jogja Bahas Anggaran Honor Guru Rp8,4 Miliar
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Rabu, 11 November 2026 00:06 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Dinas Pariwisata (Dispar) Sleman menyiapkan WiFi gratis di empat tempat pemungutan retribusi (TPR) wisata. Fasilitas ini ditujukan untuk mendukung digitalisasi layanan, memudahkan wisat
HAIJOGJA.COM - Yogyakarta International Airport (YIA) bersama InJourney Destination Management (IDM) mengadakan pelatihan hospitality bagi 120 pelaku wisata di Desa Wisata Jatimulyo, Girimulyo, Kulonp
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Komisi D DPRD Kota Jogja membahas kembali anggaran pendidikan 2027 bersama Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora). Pembahasan berfokus pada honorarium guru dan tenaga kependidikan yang anggarannya disesuaikan dari Rp11,4 miliar menjadi Rp8,4 miliar di tengah kebijakan efisiensi.
Ketua Komisi D DPRD Kota Jogja, Darini, mengatakan pembahasan dilakukan secara intensif bersama Disdikpora dan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Upaya ini ditempuh untuk memastikan kebutuhan dasar di bidang pendidikan masuk dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027.
"Pembahasan ini menjadi krusial untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat utamanya pendidikan, terutama honorarium guru dan tenaga kependidikan agar dapat terakomodasi dengan baik dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) APBD 2027," ujarnya, Selasa (10/11/2026).
Pembahasan ulang berlangsung pada Senin (9/11/2026). Setelah perhitungan lebih terperinci, anggaran yang semula Rp11,4 miliar disesuaikan menjadi Rp8,4 miliar.
Anggaran tersebut mencakup pembiayaan melalui Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) untuk 234 guru, 92 guru tambahan pengganti yang telah memasuki masa pensiun, serta 50 guru pendamping khusus. Dalam skema yang dibahas, kebutuhan guru dan tenaga kependidikan dialokasikan melalui Disdikpora agar dana BOSDA di sekolah dapat dimanfaatkan secara optimal untuk operasional.
Anggota Komisi D, Tri Waluko Widodo, mengatakan dirinya konsisten mempertahankan perhitungan anggaran yang mengutamakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan. "Kami konkrit mempertahankan strategi perhitungan, untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat," tegasnya.
Sekretaris Komisi D, Solihul Hadi, menyoroti besaran anggaran dan meminta BOSDA dikembalikan sepenuhnya kepada sekolah. Ia juga mempertanyakan kepastian pembayaran tunjangan profesi guru (TPG) di Kota Yogyakarta. Perwakilan Disdikpora memastikan TPG bagi guru di Kota Jogja tetap aman dan dicairkan setiap bulan.
Dukungan terhadap strategi penghitungan anggaran juga disampaikan anggota Komisi D Ririk Banowati Permanasari dan Endro Sulaksono. Keduanya menyepakati skema yang dinilai berpihak pada kesejahteraan tenaga pendidik.
Anggota Komisi D lainnya, Nurcahyo Nugroho, mengingatkan pembahasan tersebut menyangkut pemenuhan hak dasar masyarakat di bidang pendidikan, bukan sekadar penambahan anggaran. "Ini bukan masalah kenaikan anggaran, tetapi ini kebutuhan dasar untuk pendidikan, ini harus terus diperjuangkan," tandasnya.
DPRD Kota Jogja berharap layanan pendidikan tetap berjalan optimal dan bermutu melalui pembahasan anggaran tersebut. Pemenuhan anggaran juga diharapkan dapat menjamin kesejahteraan tenaga pendidik meski pemerintah daerah menghadapi kebijakan efisiensi fiskal.
