Pendapatan Bantul Terealisasi 78,98%, Dinas Pariwisata Terendah
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Selasa, 10 November 2026 23:11 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - DPRD DIY mendesak instansi terkait segera memperbaiki Jalan Provinsi Tempel-Klangon di Kalurahan Banyurejo, Kapanewon Tempel, Sleman. Kerusakan yang telah berlangsung selama berbulan-bu
HAIJOGJA.COM - Forum Kebangsaan bersama Aliansi Aktivis Pergerakan dan Tokoh Masyarakat DIY menyampaikan sejumlah tuntutan terkait dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pernyata
HAIJOGJA.COM - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Sleman memetakan sekitar 22.000 pohon perindang milik pemerintah kabupaten untuk mengantisipasi pohon tumbang saat musim hujan. Pohon yang dinilai rawan kar
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pendapatan daerah Kabupaten Bantul hingga Oktober 2026 mencapai 78,98% dari target. Di antara organisasi perangkat daerah (OPD) dengan target pendapatan utama, Dinas Pariwisata mencatat persentase realisasi terendah, yaitu 60,36%.
Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Bantul per Oktober mencatat target pendapatan daerah tahun ini sebesar Rp2,35 triliun. Penerimaan yang terkumpul mencapai Rp1,86 triliun, sehingga masih ada kekurangan sekitar Rp495,68 miliar.
Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Bantul, Nurhidayati, mengatakan pendapatan daerah terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD), pendapatan transfer, serta pendapatan lain yang sah.
"Untuk PAD tahun ini kami menargetkan sebesar Rp755,24 miliar, sementara capaiannya baru Rp620,65 miliar atau sekitar 82,18%," katanya, Selasa (10/11/2026).
Nurhidayati menjelaskan PAD bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD lain yang sah. Pajak daerah menjadi penyumbang terbesar, dengan realisasi Rp357,52 miliar dari target Rp408,21 miliar.
Sementara itu, retribusi daerah baru terkumpul Rp180,54 miliar dari target Rp251,31 miliar. "Memang kontribusi PAD masih didominasi oleh pajak daerah. Target kami tahun ini senilai Rp408,21 miliar sementara baru terrealisasi Rp357,52 miliar. Kemudian untuk retribusi daerah baru terealisasi Rp180,54 miliar dari target Rp251,31 miliar," ungkapnya.
Pendapatan transfer dari pemerintah tercatat Rp1,24 triliun dari anggaran Rp1,60 triliun. Jumlah tersebut terdiri atas transfer pemerintah pusat sebesar Rp1,10 triliun dan transfer antar daerah senilai Rp134,78 miliar.
Berdasarkan kontribusi nominal pendapatan OPD, BPKPAD mencatat realisasi terbesar, yaitu Rp1,63 triliun dari target Rp2,03 triliun. Berikutnya, Dinas Kesehatan merealisasikan Rp202,38 miliar dari target Rp274,59 miliar.
"Kami yang tertinggi karena jadi dinas pengelola pendapatan dari pusat dan itu dimasukkan ke pos pendapatan BPKPAD," ujar Nurhidayati.
Adapun Dinas Pariwisata merealisasikan pendapatan Rp17,51 miliar dari target Rp29,01 miliar, atau 60,36%. Capaian tersebut menjadi yang terendah di antara OPD dengan target pendapatan utama.
Kepala BPKPAD Bantul, Istirul Widilastuti, mengatakan capaian itu menunjukkan masih ada target yang perlu dituntaskan OPD penghasil pendapatan. Ia meminta perangkat daerah mengoptimalkan penerimaan menjelang akhir tahun anggaran 2026.
Istirul mengakui mengejar sisa target dalam waktu sekitar dua bulan bukan pekerjaan mudah. Meski demikian, BPKPAD optimistis OPD dapat meningkatkan kinerja penerimaan hingga akhir tahun.
"Meskipun berat untuk mencapai target karena kurang lebih dua bulan kami harus mengejar Rp495,68 miliar tapi kami optimistis teman-teman OPD bisa memaksimalkan kinerja pendapatan sampai akhir tahun nanti," katanya.
