Jumlah BPR di DIY Menyusut Jadi 51, OJK Dorong Konsolidasi


HAIJOGJA.COM - Jumlah Bank Perekonomian Rakyat (BPR) di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) turun menjadi 51 hingga triwulan III 2026. Angka itu berkurang dari 58 BPR pada akhir 2025, setelah satu bank dicabut izin usahanya dan enam lainnya berkonsolidasi atau merger.
Kepala OJK DIY Eko Yunianto mengatakan, BPR yang kini beroperasi terdiri atas 38 BPR konvensional dan 13 BPR syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong konsolidasi, terutama pada BPR dengan Pemegang Saham Pengendali (PSP) yang sama, untuk memperkuat modal dan kapasitas usaha.
Secara nasional, jumlah BPR saat ini sekitar 1.500. OJK menargetkan jumlah itu turun menjadi kurang dari 1.000 hingga akhir 2026 melalui konsolidasi.
“ Sebenarnya BPR-BPR yang ada di Indonesia, termasuk di Jogja, ini juga dimiliki oleh orang yang sama. Misalnya sekarang ada si A, dia punya BPR di Kulonprogo, tapi dia juga sebagai pemegang saham di Bantul,” ujarnya dalam Konferensi Pers Perkembangan Sektor Jasa Keuangan di Wilayah DIY Periode Triwulan 3 Tahun 2026 di Hotel Royal Ambarrukmo Yogyakarta, Jumat sore, 20 November 2026.
Menurut Eko, merger dapat memperbesar modal dan meningkatkan kemampuan BPR menyalurkan kredit. Penguatan permodalan juga dapat menaikkan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), sehingga bank hasil merger berpeluang memberikan pinjaman dengan plafon lebih besar kepada masyarakat, termasuk pelaku UMKM.
Sejumlah BPR di DIY masih menjalani proses merger dengan skema beragam. Penggabungan dapat dilakukan antara BPR yang beroperasi di wilayah sama maupun dengan BPR dari luar DIY. “Tapi ada juga yang gabungan dari beberapa BPR yang dimiliki oleh pemilik yang sama tapi kantor pusatnya juga di Jogja juga ada,” jelas Eko.
Sementara itu, aset perbankan di DIY mencapai Rp120 triliun hingga akhir September 2026, tumbuh 4,03% secara tahunan. Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat 2,77% menjadi Rp99,38 triliun.
Penyaluran kredit masih terkontraksi 1,39%, dengan nilai outstanding Rp65 triliun. Namun, kredit untuk sektor UMKM tumbuh 0,62% menjadi Rp28 triliun. Loan to Deposit Ratio (LDR) tercatat 65,53%, sedikit lebih rendah dibandingkan 68,30% pada periode yang sama tahun sebelumnya.
Kualitas kredit masih menjadi tantangan. Rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) naik menjadi 5,36% pada September 2026, dari 4,60% pada periode yang sama tahun sebelumnya. “Termasuk juga untuk NPL kredit UMKM. Posisi September 2026 mencapai 8,33%. Meningkat dibandingkan dengan posisi yang sama periode tahun lalu sebesar 7,26%,” ujarnya.
Kinerja perbankan konvensional dan syariah di DIY menunjukkan tren berbeda hingga September 2026. Aset perbankan konvensional tumbuh 3,73% menjadi Rp105,59 triliun, sementara DPK naik 2,48%. Namun, penyaluran kredit turun 2,71% dan kredit UMKM menyusut 1,24%.
Sebaliknya, aset perbankan syariah tumbuh 6,28% menjadi Rp14,42 triliun. DPK meningkat 5,10% dengan nilai Rp11,45 triliun, sedangkan penyaluran pembiayaan naik 7,69% hingga September 2026. Pembiayaan UMKM tumbuh 19,23% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
“Namun karena di sisi perbankan konvensional ini kredit UMKM-nya ini turun, sehingga secara keseluruhan, secara konsolidasi, untuk kredit UMKM mengalami peningkatan tapi relatif kecil 0,62%,” jelasnya.