UMP DIY 2027 Lampaui UMK 2026 di Empat Kabupaten


HAIJOGJA.COM - Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) DIY 2027 sebesar Rp2.725.000 membuat besaran upah minimum di lima kabupaten dan kota kembali menjadi perhatian. Nilai tersebut melampaui UMK 2026 di Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunungkidul. Kota Yogyakarta masih mencatat UMK tertinggi, yakni Rp2.827.593, atau Rp102.593 lebih tinggi daripada UMP 2027.
Pemerintah Daerah DIY menetapkan UMP 2027 pada Sabtu (21/11/2026). Nilainya naik Rp307.505 atau sekitar 12,72% dibandingkan UMP 2026. Penetapan UMP menjadi acuan bagi pemerintah kabupaten dan kota dalam menentukan UMK 2027, yang dijadwalkan diumumkan paling lambat Rabu (25/11/2026).
Berdasarkan Keputusan Gubernur DIY Nomor 443 Tahun 2025, UMK yang berlaku sepanjang 2026 adalah Rp2.827.593 di Kota Yogyakarta, Rp2.624.387 di Sleman, Rp2.509.001 di Bantul, Rp2.504.520 di Kulon Progo, dan Rp2.468.378 di Gunungkidul.
Dibandingkan UMP 2027, UMK Kota Yogyakarta lebih tinggi Rp102.593. Sementara itu, UMK Sleman lebih rendah Rp100.613, Bantul Rp215.999, Kulon Progo Rp220.480, dan Gunungkidul Rp256.622. Gunungkidul menjadi daerah dengan UMK 2026 terendah di DIY, sedangkan Kota Yogyakarta menjadi satu-satunya daerah yang nilai UMK-nya telah melampaui UMP terbaru.
Ketentuan pengupahan menyatakan UMK tidak boleh ditetapkan lebih rendah daripada UMP. Karena itu, empat kabupaten dengan UMK 2026 di bawah Rp2.725.000 perlu memperhatikan batas tersebut saat menetapkan UMK 2027.
Sekretaris Daerah DIY Ni Made Dwipanti Indriyanti mengatakan UMP 2027 ditetapkan melalui Surat Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DIY. Dewan tersebut melibatkan empat unsur, yaitu serikat pekerja, pengusaha, pemerintah, dan akademisi.
Selain UMP, Pemda DIY menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk tiga sektor unggulan berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI). Besaran UMSP untuk aktivitas penyediaan akomodasi dan makan minum adalah Rp2.745.000, sektor konstruksi Rp2.740.000, serta aktivitas telekomunikasi, pemrograman komputer, konsultasi, infrastruktur komputasi, dan jasa informasi lainnya Rp2.735.000.
Batas akhir penetapan UMP 2027 adalah 21 November 2026, sedangkan UMK harus ditetapkan paling lambat 25 November 2026. Penetapan UMSP memiliki tenggat paling lambat 26 November 2026, atau lima hari setelah penetapan UMP. Adapun Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) harus ditetapkan paling lambat 30 November 2026, lima hari setelah penetapan UMK.
Seluruh ketentuan upah minimum 2027 mulai berlaku resmi di perusahaan pada 1 Januari 2027. Keputusan pemerintah kabupaten dan kota akan menentukan besaran upah minimum yang berlaku di masing-masing daerah.
Upah minimum berlaku bagi pekerja atau buruh dengan masa kerja kurang dari satu tahun di perusahaan yang bersangkutan. Pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berhak menerima upah berdasarkan struktur dan skala upah yang wajib disusun oleh perusahaan. Dengan demikian, UMP dan UMK tidak otomatis menjadi standar pengupahan bagi seluruh pekerja tanpa mempertimbangkan masa kerja.
UMP merupakan standar upah terendah yang berlaku di seluruh wilayah dalam satu provinsi. Penetapannya dilakukan oleh gubernur berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Sementara itu, UMK berlaku khusus di satu kabupaten atau kota dan penetapannya mempertimbangkan kondisi ekonomi, inflasi, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
UMK ditetapkan lebih tinggi atau setidaknya sama dengan UMP di provinsi terkait. UMP berfungsi sebagai batas bawah pengupahan di tingkat provinsi, terutama sebagai acuan bagi kabupaten atau kota yang belum memiliki usulan nilai UMK sendiri maupun daerah dengan kondisi ekonomi di bawah rata-rata provinsi.