Pengelolaan 1.241 PPPK Paruh Waktu Jogja Berpeluang Dialihkan ke Pusat


HAIJOGJA.COM - Pemkot Jogja mulai membahas rencana pengalihan pengelolaan 1.241 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu kepada pemerintah pusat. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) bersama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Jogja dijadwalkan berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Selasa pekan depan.
Rencana tersebut berkaitan dengan pengelolaan tenaga pendidik dan pembiayaan pegawai dari anggaran daerah. Pengalihan pengelolaan berpotensi mengurangi tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Jogja.
Kepala BKPSDM Kota Jogja Sarwanto mengatakan, informasi yang diterima pemerintah daerah saat ini menyangkut rencana pengalihan pengelolaan guru PPPK paruh waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Namun, belum ada kepastian mengenai perubahan status kepegawaian mereka.
"Informasi terbaru yang mulai kami terima berkaitan dengan rencana pengalihan pengelolaan guru PPPK Paruh Waktu dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat," kata Sarwanto saat ditemui di Ruang Yudhistira Balai Kota Jogja, Rabu (18/11/2026).
Koordinasi dengan Kemendikdasmen diperlukan untuk memperoleh penjelasan lebih lanjut. Pemkot Jogja belum mengetahui apakah pengalihan pengelolaan tersebut juga akan disertai perubahan status menjadi PPPK penuh waktu. Mekanisme pelaksanaannya pun masih menunggu hasil pembahasan dengan pemerintah pusat.
Data BKPSDM Kota Jogja mencatat terdapat sekitar 1.241 PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah kota. Selain itu, jumlah pegawai yang tercatat terdiri atas 952 PPPK penuh waktu dan 4.132 pegawai negeri sipil (PNS).
Sementara itu, data dalam keterangan Pemkot Jogja menyebutkan anggaran belanja pegawai sekitar Rp24,8 miliar per bulan digunakan untuk membiayai gaji 4.222 PNS, 968 PPPK, dan 1.255 PPPK paruh waktu. Rencana pengalihan pengelolaan PPPK paruh waktu dinilai berpeluang mengurangi beban APBD, tetapi pelaksanaannya masih menunggu pembahasan dengan pemerintah pusat.
Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Jogja Rr. Andarini menjelaskan bahwa gaji PPPK paruh waktu di kota tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Skema itu berbeda dengan sejumlah daerah lain yang menggunakan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk membayar gaji PPPK paruh waktu. Karena itu, realisasi PAD menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketersediaan anggaran untuk membayar gaji pegawai tersebut.
Pemkot Jogja perlu memastikan kondisi fiskal daerah tetap mampu menopang belanja pegawai. Pemerintah kota masih menunggu hasil koordinasi Dikpora dan BKPSDM dengan Kemendikdasmen pada Selasa pekan depan untuk mengetahui arah kebijakan pengalihan pengelolaan dan kepastian status para pegawai.