Sultan: Pembangunan Ulang Mandala Krida Ditargetkan Mulai 2028, UMK DIY Masih Menunggu Keputusan


HAIJOGJA.COM - Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyampaikan pembangunan ulang Stadion Mandala Krida ditargetkan mulai 2028. Ia juga menjelaskan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) DIY 2027 masih menunggu keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
Penjelasan itu disampaikan Sultan saat menemui massa aksi Aliansi Jogja Memanggil di Kantor Gubernur DIY, Selasa (10/11/2026). Dalam pertemuan tersebut, massa menyampaikan sejumlah persoalan, termasuk pembangunan fasilitas olahraga di Mandala Krida dan kebijakan pengupahan di DIY.
Sultan mengatakan perbaikan stadion sebelumnya belum dapat dilakukan karena terkait perkara korupsi yang proses hukumnya belum berkekuatan hukum tetap. Status stadion sebagai bagian dari barang bukti membuat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan izin perbaikan.
Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap pada awal September 2026, KPK mengizinkan Pemda DIY melanjutkan pembangunan. Tim Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) juga telah meninjau kondisi stadion dan menilai tribun sisi Timur belum memenuhi persyaratan sehingga perlu dibangun kembali.
"Ternyata yang di sebelah Timur kami anggap tidak memenuhi syarat, sehingga perlu dilakukan pembangunan kembali," ujarnya.
Pekerjaan untuk memenuhi standar FIFA belum dapat dilakukan sekaligus karena harus menyesuaikan ketersediaan anggaran dari APBN. Karena itu, pembangunan direncanakan berlangsung bertahap mulai 2028.
Stadion masih dapat digunakan untuk kegiatan tertentu pada siang hari, tetapi belum bisa dipakai pada malam hari karena tidak memiliki lampu. Sultan juga mengingatkan masyarakat dan pihak yang menggunakan stadion agar tidak memakai tribun sisi Timur, yang akan dibongkar dan dibangun kembali.
"Tapi, karena APBN bertahap bagian dari Mandala Krida itu baru bisa dibangun sesuai dengan persyaratan FIFA itu tahun 2028. Kalau sekarang mau menggunakan Mandala Krida boleh, tapi kalau malam tidak bisa karena belum ada lampu," jelasnya.
Mengenai UMK DIY 2027, Sultan mengatakan Pemda DIY masih menunggu keputusan Menteri Ketenagakerjaan. Jika menggunakan pola perhitungan tahun sebelumnya, penetapan kenaikan upah mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan faktor alfa sebagai penyeimbang.
Pembahasan dilakukan melalui Dewan Pengupahan yang melibatkan sejumlah unsur, termasuk perwakilan perusahaan dan serikat buruh. Menurut Sultan, pembahasan kesepakatan pengupahan di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi berlangsung melalui lembaga tersebut.
Sultan menjelaskan, dalam perhitungan kenaikan upah, faktor alfa memiliki rentang 0,1 hingga 0,9. Ia mencontohkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5% dan inflasi sekitar 2% atau 3% dapat menjadi pertimbangan dalam menentukan faktor tersebut.
Pada pembahasan tahun sebelumnya, Pemda DIY menetapkan faktor alfa sebesar 0,8 setelah bernegosiasi dengan pengusaha. "Sekarang punya usaha semua bahwa pengertian dasar inflasi dan pertumbuhan ekonomi kalau ekonomi 5% inflasinya 2% atau 3%, alfa kemungkinan melangkah tapi hanya 0,1 maksimum 0,9 yang tahun lalu kesepakatan 0,4 kami buat 0,8 karena kami negosiasi dengan pengusaha," jelasnya.