AJM Kecewa atas Respons Sultan soal Jaga Warga dan Mandala Krida
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Rabu, 11 November 2026 05:07 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pembangunan jalan wisata Kepek-Ngobaran di Kapanewon Saptosari, Gunungkidul, belum dapat dilanjutkan pada 2026. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul masih mengupayakan bantuan angg
HAIJOGJA.COM - Bus DAMRI dari Bandara Internasional Yogyakarta (YIA) melayani lima tujuan di Jogja dan Sleman pada Rabu (11/11/2026). Tarif normal untuk seluruh rute sebesar Rp80.000 per penumpang, de
HAIJOGJA.COM - Aliansi Jogja Memanggil (AJM) menilai kebebasan berpendapat dan ruang demokrasi di Indonesia, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), semakin terancam selama dua tahun pemerintahan P
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Aliansi Jogja Memanggil (AJM) kecewa terhadap tanggapan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono (HB) X atas empat tuntutan yang disampaikan dalam aksi unjuk rasa. AJM menilai belum ada jawaban konkret mengenai penyelesaian tuntutan yang disebut berada dalam kewenangan pemerintah daerah.
Perwakilan AJM, Yusril, mengatakan pihaknya belum mendapat kepastian tentang langkah yang akan diambil pemerintah daerah setelah mendengarkan tanggapan Sultan. “Kami kecewa terhadap respons pemerintah daerah, dalam hal ini Gubernur DIY. Dari keempat tuntutan kami, semuanya murni tuntutan yang menjadi kewenangan Gubernur. Namun, tidak ada jawaban konkret atas penyelesaian keempat tuntutan itu,” kata Yusril di Titik Nol Kilometer Kota Jogja, Selasa.
Salah satu tuntutan AJM adalah pencabutan regulasi Jaga Warga. Sultan disebut masih mempertimbangkan permintaan tersebut karena menilai situasi di lapangan tidak seperti yang disampaikan massa aksi.
Yusril menyatakan pandangan berbeda. Menurut dia, Jaga Warga kerap menjadi tameng bagi kelompok yang melakukan tindakan premanisme dan kriminalisasi terhadap masyarakat. Ia menilai kondisi di lapangan tidak sesuai dengan pernyataan Gubernur DIY, sehingga AJM tetap meminta regulasi itu dicabut.
AJM juga mendesak Gubernur DIY segera mengaktifkan kembali fasilitas olahraga Mandala Krida. Yusril mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memberikan lampu hijau agar pembenahan fasilitas tersebut ditindaklanjuti. Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera melakukan renovasi.
Menurut Yusril, Mandala Krida belum dapat beroperasi karena masih ada sejumlah infrastruktur yang perlu diperbaiki. “Mandala Krida kan sudah diberikan lampu hijau oleh KPK untuk segera ditindaklanjuti. Kami memohon kepada Gubernur yang punya kewenangan agar bersikap aktif melakukan renovasi dan segala macamnya agar Mandala Krida bisa segera dinikmati seluruh masyarakat Jogja,” ujarnya.
Massa aksi masih bertahan di kawasan Titik Nol Kilometer Jogja karena kecewa terhadap tanggapan pemerintah daerah. Saat wawancara berlangsung, belum ada kesepakatan mengenai waktu berakhirnya aksi. Yusril mengatakan massa akan tetap bertahan sebagai bentuk kekecewaan karena tuntutan mereka belum diakomodasi. Menurut dia, aksi berpotensi berakhir lebih awal jika pemerintah memberikan respons yang memenuhi tuntutan peserta.
AJM juga menyampaikan keberatan atas penanganan kepolisian terhadap aksi pada 28 Oktober lalu. Yusril menyoroti pemberian penghargaan kepada anggota polisi yang terluka saat mengamankan aksi, sementara menurut dia, dugaan kekerasan yang dialami massa belum diusut secara memadai.
Yusril menyebut sekitar 34 orang ditahan dalam peristiwa tersebut. Menurut dia, salah seorang di antaranya merupakan korban salah tangkap. Ia juga mengklaim ada peserta aksi yang mengalami kekerasan selama menjalani pemeriksaan di kepolisian.
Atas persoalan itu, AJM meminta Kapolda DIY menghentikan segala bentuk dugaan kriminalisasi terhadap peserta aksi, termasuk mahasiswa dan pengemudi ojek online (ojol).
