UGM Tolak Kekerasan Usai Demo 10 November, Delapan Mahasiswa Diduga Diamankan


HAIJOGJA.COM - Universitas Gadjah Mada (UGM) menolak segala bentuk kekerasan menyusul demonstrasi di Jogja pada 10 November 2026. Kampus juga menelusuri informasi mengenai delapan mahasiswanya yang diduga diamankan kepolisian setelah aksi tersebut.
Wakil Rektor Bidang Pendidikan dan Pengajaran UGM, Prof. Dr. Wening Udasmoro, menyatakan kebebasan aktivitas akademik harus dijamin. Menurutnya, sikap menolak kekerasan tidak hanya berlaku di dalam batas administratif kampus, tetapi juga di area tempat sivitas akademika menjalankan kegiatan pendidikan.
"Jadi memang berita masih simpang siur ya. Ada yang mengatakan itu tidak masuk, belum masuk ke UGM atau sudah masuk ke UGM. Tetapi yang penting bagi kami ketika itu sudah masuk ke area, di mana UGM berada dan wilayah tersebut adalah wilayah kita beraktivitas akademik yang itu kebebasan dijamin, maka setiap bentuk kekerasan dari aparat itu kita tolak habis," kata Wening di UGM, Rabu (11/11/2026).
Ia menegaskan penolakan terhadap kekerasan berlaku di mana pun dan terhadap siapa pun yang melakukannya. Sebagai institusi pendidikan, kata Wening, UGM juga berkewajiban mengajarkan nilai antikekerasan kepada masyarakat.
"Karena kita di dalam institusi pendidikan ini, kita bahkan ngajarin orang untuk tidak melakukan kekerasan. Sehingga salah satu cara yang kita lakukan adalah kita melawan orang-orang yang melakukan kekerasan," ujarnya.
Wening menambahkan, kekerasan tidak dapat diterima, baik yang dilakukan aparat maupun pihak dari dalam lembaga mana pun. "Entah itu dari siapapun, dari aparat, dari internal manapun ya, lembaga manapun kita tolak itu [kekerasan]," imbuhnya.
Ia juga menilai kritik dan masukan mahasiswa kepada negara penting dalam kehidupan demokrasi. Menurut Wening, absennya masukan justru perlu menjadi perhatian. "Justru ketika masukan tidak ada dan semuanya melakukan mengatakan oke, itu harusnya harus hati-hati, karena tidak ada yang memberikan masukan," tuturnya.
Wening turut menyoroti Bundaran UGM yang menjadi salah satu titik aktivitas mahasiswa. Meski secara hukum formal atau de jure kawasan itu mungkin tidak termasuk wilayah kampus, ia mengatakan secara faktual atau de facto Bundaran UGM merupakan bagian dari lingkungan aktivitas mahasiswa dan berkaitan dengan kegiatan akademik.
"Jadi menurut kami, itu adalah sebuah wilayah, sebuah zona di mana secara de facto, ya mungkin di de jure-nya tidak, tapi secara de facto itu adalah bagian dari kita semua beraktivitas mulai dari situ," katanya.
Di tengah situasi tersebut, UGM memperoleh informasi bahwa delapan mahasiswa diduga diamankan polisi setelah aksi 10 November. Mereka terdiri atas enam mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol), satu mahasiswa Fakultas Filsafat, dan satu mahasiswa Fakultas Kehutanan. UGM berupaya menelusuri kondisi mereka serta berkoordinasi dengan kepolisian untuk mendapat kepastian.
Mengenai fasilitas kampus, Wening mengatakan sejauh ini belum melihat adanya kerusakan infrastruktur. Ia berharap tidak ada fasilitas pendidikan yang terdampak karena hal itu dapat mengganggu proses belajar mengajar.
"Kemarin saya belum lihat itu. Enggak melihat adanya wilayahnya aja yang jadi kotor dan sebagainya. Tapi kalau dari kerusakan yang mudah-mudahan memang enggak, jangan pernah ada ya. Karena itu mengganggu juga ya nanti untuk proses-proses pendidikan," tuturnya.
Dalam menyikapi peristiwa 10 November, UGM menekankan pentingnya melindungi kebebasan aktivitas akademik dan memastikan kondisi mahasiswa yang diduga diamankan. Kampus juga menegaskan lingkungan pendidikan perlu menjunjung kebebasan berpikir, penyampaian kritik, serta penolakan terhadap kekerasan.