Mimbar Rakyat di Masjid Jogokariyan Soroti Ketimpangan dan Kebijakan Pemerintah
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 00:40 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - KRL Commuter Line rute Palur-Jogja menyediakan 12 perjalanan pada Jumat, 13 November 2026. Kereta pertama berangkat dari Stasiun Palur pukul 05.00 WIB, sedangkan perjalanan terakhir ber
HAIJOGJA.COM - PT Kereta Api Indonesia (KAI) memberikan potongan harga tiket sebesar 30% untuk kereta kelas ekonomi komersial selama libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026/2027. Diskon berlaku untuk
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul mendukung rencana Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengaktifkan kembali Baron Technopark di Kalurahan Kanigoro, Kapanewon Saptosari. Kawasan peng
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Ratusan orang menghadiri forum Mimbar Rakyat di Masjid Jogokariyan, Jogja, Selasa (10/11/2026) malam. Sejumlah pakar menyampaikan kritik dan pandangan mengenai ketimpangan ekonomi, penegakan hukum, kebijakan pemerintah, hingga pendidikan di Indonesia.
Antusiasme peserta membuat area masjid dipadati pengunjung, bahkan meluber hingga jalan di depannya. Forum tersebut berlangsung di tengah serangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah wilayah pada hari yang sama, termasuk demonstrasi di kawasan Malioboro hingga Titik Nol Kilometer Jogja.
Mimbar Rakyat menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi melalui diskusi. Para pakar dari bidang hukum tata negara, kebijakan publik, hubungan internasional, dan pendidikan bergantian membahas persoalan yang dihadapi Indonesia.
Pakar Hukum Tata Negara Universitas Gadjah Mada (UGM), Prof Zainal Arifin Mochtar, yang akrab disapa Prof Uceng, menyoroti kaitan antara ketimpangan ekonomi, demokrasi, dan penegakan hukum. Menurut dia, konsentrasi kekayaan pada segelintir orang berpotensi mengganggu independensi hukum. Kelompok yang memiliki kekayaan luar biasa juga dinilai berpeluang membeli keadilan sekaligus memengaruhi kekuasaan negara.
"Kalau dilihat negara-negara dengan tingkat ketimpangan yang tinggi, itu hampir pasti juga mengalami kesulitan penegakan hukum dan penegakan demokrasi," ujar Uceng.
Ia mengingatkan masyarakat agar tidak langsung menganggap pertentangan di antara kelompok penguasa sebagai konflik dengan kepentingan yang sepenuhnya berbeda. Menurutnya, kepentingan oligarki yang sama bisa berada di balik perselisihan tersebut.
Untuk menggambarkan situasi politik Indonesia, Prof Uceng mengibaratkannya seperti pesawat yang para pemegang kekuasaannya sibuk bertikai, sehingga persoalan masyarakat berisiko terabaikan.
"Yang terjadi, pilot sedang berantem dengan ko-pilot. Pada saat yang sama, pramugara dan pramugarinya sibuk untuk berpihak. Pesawat makin kolaps karena pertarungan itu," tuturnya.
Ia menegaskan, perdebatan tentang siapa yang memimpin atau berada di lingkaran kekuasaan tidak seharusnya mengalihkan perhatian dari kepentingan masyarakat. "Yang harus dipikirkan bukan nasibnya pilot atau nasib ko-pilot akan menjadi apa, tapi bagaimana nasib penumpangnya?" katanya.
Dari sisi kebijakan publik, Media Wahyudi Askar menyoroti distribusi hasil pertumbuhan ekonomi. Ia mempertanyakan klaim pertumbuhan ekonomi nasional di kisaran 5% jika manfaatnya belum dirasakan secara merata.
"Pemerintah akan selalu mengklaim bahwa pertumbuhan baik-baik saja. Tapi pertanyaannya untuk siapa pertumbuhan itu? Negara harus belajar statistik, bahwa statistik tidak hanya soal agregat tapi distribusi," ujarnya.
Menurut Media, manfaat pertumbuhan ekonomi lebih banyak dinikmati pemilik modal besar, termasuk pengusaha tambang dan perkebunan sawit. Sementara itu, masyarakat kecil masih menghadapi persoalan biaya hidup, akses kepemilikan rumah, dan pendapatan.
Media juga mengkritik belanja pemerintah, terutama besarnya anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah kondisi kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan.
"MBG ratusan triliun dipakai sementara gaji guru, nakes luar biasa sangat berat, mereka menghadapi cobaan hidup yang luar biasa," katanya.
Pakar Hubungan Internasional Shofwan Al Banna mengingatkan pemerintah untuk tetap memprioritaskan kepentingan nasional dan rakyat di tengah perubahan geopolitik dunia. Ia mencontohkan konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel, yang memunculkan ketidakpastian keamanan maupun ekonomi. Dalam situasi itu, Indonesia dinilai perlu berhati-hati agar tidak terseret kepentingan kekuatan besar.
Pakar Pendidikan Zulfa Sakhiyya mengajak masyarakat kembali mencermati tujuan pendidikan nasional, yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi dan program pemerintah.
Ia mempertanyakan arah kebijakan pendidikan ketika besarnya anggaran MBG beriringan dengan kondisi guru honorer yang masih menerima upah hanya ratusan ribu rupiah per bulan. "Kalau MBG setiap hari memakan dana Rp800 miliar hingga Rp1 triliun tiap hari, tapi ada guru honorer yang gajinya Rp200.000-Rp300.000 sebulan, makan apa anak dan keluarganya?" kata Zulfa.
Selain soal upah, Zulfa menyoroti beban administrasi yang menyita waktu dan tenaga pendidik. Ia mencontohkan kewajiban pendataan hingga dokumentasi pelaksanaan program MBG yang menambah pekerjaan guru di luar tugas utamanya.
Menurut Zulfa, guru semestinya memiliki lebih banyak ruang untuk merancang pembelajaran dan menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap ilmu pengetahuan.
