UGM Inisiasi TGPF Bersama Kampus Lain Usut Aksi 10 November
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Kamis, 12 November 2026 20:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - BMKG mengeluarkan peringatan dini hujan lebat disertai petir di empat kecamatan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/11/2026) dini hari. Peringatan dengan tingkat keparahan kat
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan seluruh transaksi keuangan di lingkungan pemerintah daerah beralih ke sistem digital pada 2027. Penerapannya mencakup belanja organisasi perangka
HAIJOGJA.COM - Warga Kelurahan Terban, Kemantren Gondokusuman, Kota Jogja, mendapat penyuluhan tentang perubahan hukum pidana nasional, termasuk pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan dalam
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Universitas Gadjah Mada (UGM) menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama sejumlah perguruan tinggi untuk menelusuri unjuk rasa pada 10 November 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tim akan menghimpun keterangan, dokumentasi, dan bukti dari berbagai pihak, termasuk terkait dugaan kekerasan dalam pengamanan aksi.
Rektor UGM, Prof. Ova Emilia, mengatakan penelusuran perlu dilakukan secara menyeluruh dengan menghimpun informasi dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa dan masyarakat terdampak. Menurutnya, informasi dari satu pihak saja tidak cukup untuk mengungkap peristiwa tersebut.
"UGM juga akan menginisiasi pembentukan tim gabungan pencari fakta bersama perguruan tinggi lain. Kami memandang bahwa peristiwa ini perlu ditelusuri secara saksama agar seluruh fakta dapat diketahui dengan jelas. Karena itu, kami ingin mengajak perguruan tinggi lain untuk bersama-sama membentuk tim gabungan pencari fakta," kata Ova dalam konferensi pers di UGM, Kamis (12/11/2026).
TGPF akan meminta keterangan pihak-pihak terkait, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan warga terdampak, serta mengumpulkan dokumentasi mengenai rangkaian kejadian selama aksi. Salah satu hal yang akan ditelusuri adalah dugaan kekerasan saat pengamanan demonstrasi.
Ova berharap pencarian fakta berlangsung independen, objektif, terbuka, dan berlandaskan bukti. Hasilnya diharapkan menjadi dasar rekomendasi dan tindak lanjut bagi pihak berwenang.
"Kami ingin agar proses pencarian fakta dilakukan secara independen, objektif, terbuka, dan berdasarkan bukti. Hasilnya diharapkan dapat menjadi dasar bagi rekomendasi dan tindak lanjut kepada pihak-pihak yang berwenang," ujarnya.
Menurut Ova, pengungkapan fakta juga berkaitan dengan upaya memastikan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. Ia meminta sivitas akademika dan masyarakat menjaga ruang dialog, menghindari kekerasan, serta mengutamakan nilai kemanusiaan saat menyampaikan dan merespons aspirasi.
UGM, kata Ova, mengecam tindakan represif, kekerasan, dan intimidasi terhadap massa aksi, termasuk mahasiswa dan sivitas akademika. Ia menilai peristiwa tersebut menyangkut keselamatan mahasiswa, kebebasan berpendapat, serta perlindungan ruang sipil dalam demokrasi.
Ova menegaskan kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional warga negara. "Hak ini tidak boleh dibatasi melalui tekanan, ancaman, intimidasi, ataupun tindakan kekerasan," ujarnya.
"Kritik bukan ancaman bagi demokrasi. Justru kemampuan untuk mendengarkan dan merespons kritik merupakan bagian penting dari demokrasi itu sendiri," imbuhnya. Ia mengatakan UGM berpihak pada kebebasan berpendapat dan hak masyarakat menyampaikan aspirasi secara konstruktif dan damai. Mahasiswa maupun masyarakat, lanjutnya, tidak seharusnya kehilangan rasa aman karena menyampaikan kritik.
Ova juga menekankan kampus harus menjadi ruang aman agar mahasiswa dan dosen dapat menjalankan kegiatan akademik, berpikir kritis, berdiskusi, dan menyampaikan pendapat tanpa intimidasi maupun kekerasan.
"Saya juga ingin menekankan bahwa kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi seluruh sivitas. Tidak boleh ada intimidasi maupun kekerasan yang menghalangi mahasiswa dan dosen untuk berpikir kritis, berdiskusi dan menyampaikan pendapat," tuturnya.
Ia menambahkan, perbedaan pandangan merupakan bagian dari kehidupan bermasyarakat. Setiap pihak boleh tidak menyetujui kritik atau aspirasi tertentu, tetapi ketidaksepakatan tidak boleh diwujudkan dengan kekerasan.
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni UGM, Arie Sujito, mengatakan perlindungan terhadap sivitas akademika, terutama mahasiswa, merupakan tanggung jawab universitas. TGPF juga dibutuhkan untuk menghimpun data dan menjawab pertanyaan mengenai peristiwa tersebut melalui klarifikasi.
"Sikap ilmiah itu penting karena melalui keputusan macam apa pun harus didasarkan data, lebih pada itu. Kami menyadari betul bahwa krisis ini jangan sampai masyarakat sipil menjadi korban dan kita sebagai masyarakat ilmiah harus berdiri pada posisi untuk menjaga kebebasan hak-hak warga negara terlindungi," kata Arie.
Menurut Arie, tim pencari fakta dibentuk untuk mencegah berkembangnya spekulasi yang tidak didukung data. Ia mengatakan perguruan tinggi perlu mendasarkan sikap dan tindakan pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
"Jadi tujuannya untuk menghindari spekulasi, baik sikap maupun tindakan karena itu data itu diperlukan dan dibentuklah tim pencari fakta yang nanti tentu akan melibatkan dosen pihak-pihak yang sebetulnya punya perhatian soal ini termasuk mahasiswa," ujarnya.
Keterlibatan dosen, mahasiswa, dan pihak lain yang menaruh perhatian terhadap peristiwa tersebut akan menjadi bagian dari pengumpulan fakta. Arie menekankan pendekatan ilmiah diperlukan agar penanganan persoalan bertumpu pada data, bukan spekulasi.
