Status 1.958 PPPK Paruh Waktu Gunungkidul Menunggu Aturan Pusat
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 07:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widnyata, menilai kekerasan aparat saat mengamankan demonstrasi dapat semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ia me
HAIJOGJA.COM - PSS Sleman menghadapi masalah ketersediaan pemain setelah sejumlah anggota skuad mengalami cedera selama jeda internasional. Bek asal Brasil, Lucao, dipastikan absen dua hingga tiga bul
HAIJOGJA.COM - Trans Jogja melayani berbagai kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari pusat kota, kampus, permukiman, terminal, stasiun, hingga destinasi wisata. Tarif reguler non-tunai pada
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul masih menunggu kebijakan pemerintah pusat mengenai perubahan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu menjadi penuh waktu. Meski belum ada aturan resmi, Pemkab Gunungkidul menganggarkan Rp38,8 miliar untuk gaji mereka pada 2027.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Gunungkidul, Putro Sapto Wahyono, mengatakan pemerintah daerah belum dapat menindaklanjuti rencana perubahan status tersebut tanpa kebijakan dari pemerintah pusat. “Untuk alih pegawai dari pegawai paruh waktu menjadi penuh waktu, kami masih menunggu kebijakan sebagai dasar pelaksanaan di daerah,” katanya.
Putro menyebut anggaran gaji PPPK Paruh Waktu pada 2027 direncanakan sama dengan tahun ini. “Baik tahun ini atau di 2027 dialokasikan sebesar Rp38,8 miliar,” kata Putro.
Kepala Bidang Formasi Pengembangan dan Data Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Gunungkidul, Kusjayanto Saputro, mengatakan pihaknya telah mengetahui wacana pengalihan status. Namun, hingga Senin (9/11/2026), belum ada instruksi resmi yang menjadi dasar pelaksanaan.
“Kami masih menunggu aturan resmi terkait pengalihan masalah kepegawaian ini,” kata Kusjayanto, Senin (9/11/2026). Ia menambahkan, regulasi pemerintah pusat nantinya akan menjadi petunjuk teknis bagi pemerintah daerah. “Makanya kami masih menunggu pentunjuk dari Pemerintah Pusat untuk kebijakan ini,” katanya.
Sambil menunggu kepastian perubahan status, Pemkab Gunungkidul telah memperpanjang kontrak PPPK Paruh Waktu pada awal Oktober 2026. Perpanjangan berlaku selama satu tahun, hingga September 2027.
Data BKPPD Gunungkidul mencatat 1.992 tenaga harian lepas (THL) diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu pada 2025. Setelah evaluasi, kontrak 1.958 orang diperpanjang, sedangkan 34 pegawai tidak memperoleh perpanjangan.
Kusjayanto menjelaskan, kontrak tidak diperpanjang karena beberapa alasan, di antaranya pemberhentian akibat pelanggaran disiplin, meninggal dunia, atau mengundurkan diri dari status Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemkab Gunungkidul. “Ada juga yang sudah pensiun sesuai dengan batas usia mengacu pada ketentuan dari Pemerintah Pusat sehingga tidak bisa lagi mendapatkan perpanjangan kontrak,” katanya.
Dengan perpanjangan tersebut, 1.958 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Gunungkidul tetap bekerja hingga September 2027. Adapun kepastian perubahan status menjadi PPPK Penuh Waktu masih menunggu regulasi pemerintah pusat.
