Kemiskinan Gunungkidul Turun 5.820 Jiwa, Indeks Kedalaman dan Keparahan Naik
Memuat halaman…
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
Jumat, 13 November 2026 07:15 WIB
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Sosiolog Universitas Gadjah Mada (UGM), Andreas Budi Widnyata, menilai kekerasan aparat saat mengamankan demonstrasi dapat semakin mengikis kepercayaan masyarakat terhadap negara. Ia me
HAIJOGJA.COM - PSS Sleman menghadapi masalah ketersediaan pemain setelah sejumlah anggota skuad mengalami cedera selama jeda internasional. Bek asal Brasil, Lucao, dipastikan absen dua hingga tiga bul
HAIJOGJA.COM - Trans Jogja melayani berbagai kawasan di Daerah Istimewa Yogyakarta, mulai dari pusat kota, kampus, permukiman, terminal, stasiun, hingga destinasi wisata. Tarif reguler non-tunai pada
Media online yang menyajikan informasi aktual, terkini dan informatif seputar Yogyakarta dan Sekitarnya
HAIJOGJA.COM - Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gunungkidul pada 2026 tercatat 107.660 jiwa atau 13,27% dari total penduduk. Angka itu turun 5.820 jiwa dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan justru meningkat.
Kepala BPS Gunungkidul, Agus Hartanto, mengatakan penduduk miskin tersebar di 18 kapanewon. Pada 2025, persentase kemiskinan tercatat 14,15% atau setara dengan 113.880 jiwa.
“Kalau dibandingkan dengan data di 2025, maka di tahun ini jumlah warga miskin di Gunungkidul sebanyak 5.820 jiwa,” kata Agus, Senin (9/11/2026).
Di tengah penurunan jumlah penduduk miskin, garis kemiskinan Gunungkidul pada Maret 2026 mencapai Rp438.728 per kapita per bulan. Nilai tersebut naik 6,07% dibandingkan tahun sebelumnya.
BPS juga mencatat indeks kedalaman kemiskinan meningkat dari 1,99% pada 2025 menjadi 2,06% pada 2026. Indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,42% menjadi 0,48%.
Agus menjelaskan, kenaikan kedua indikator tersebut menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin jauh dari garis kemiskinan. Ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin juga meningkat.
“Dengan kondisi ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin menjauh dari garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan pengeluaran juga makin meningkat,” katanya.
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) Gunungkidul, Joko Parwoto, mengatakan pemerintah kabupaten telah menerima data terbaru BPS mengenai perkembangan kemiskinan di wilayah tersebut. Wakil Bupati Gunungkidul itu menyambut penurunan persentase kemiskinan dari 14,15% pada 2025 menjadi 13,27% pada 2026, tetapi menekankan pentingnya penanganan berkelanjutan.
“Penurunan ini patut kita syukuri. Tapi, masih ada yang harus dikerjakan secara berkelanjutan karena warga hidup dalam kemiskinan menghadapi kesenjangan pengeluaran lebih dalam,” katanya.
Menurut Joko, penurunan kemiskinan tidak terlepas dari berbagai program pemerintah daerah. Upaya penanganan tidak hanya mengandalkan bantuan sosial, tetapi juga diarahkan untuk mengatasi akar persoalan, antara lain melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM), penguatan ekonomi masyarakat, pengembangan sektor pertanian dan pariwisata, serta perbaikan infrastruktur dasar.
Pemerintah kabupaten juga menjalankan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, pengembangan potensi lokal, serta dukungan kewirausahaan.
“Tujuannya agar kesejahteraan meningkat sehingga warga yang masuk kategori miskin dapat dikurangi secara signifikan,” kata Joko.
Selain pemberdayaan ekonomi, Pemkab Gunungkidul berupaya mempercepat peningkatan kualitas hidup keluarga prasejahtera. Programnya meliputi perbaikan rumah tidak layak huni, peningkatan sanitasi, penyediaan air bersih, serta penguatan akses pendidikan dan layanan kesehatan. Langkah-langkah tersebut menjadi bagian dari strategi untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus mengurangi jumlah penduduk miskin.
